Minggu, 30 Mei 2010

Sudra Tanpa Kasta

Kesejahteraan menjadi cita-cita bangsa diseluruh dunia. Dengan berbagai macam cara manusia mencoba mencapai kesejahteraan, monopoli, kolonialisme, perang dan dominasi. Lalu pada akhirnya berakhir kepada suatu titik dimana sumberdaya itu akan habis. Adalah Thomas Robert Malthus yang meramalkan ledakan jumlah manusia. Lalu, mengapa tidak menjadikan manusia sebagai komoditas dagang dalam usaha mencapai kesejahteraan? Perbudakan atas nama kesejateraan menjadi sebuah jawaban atas macetnya sumber daya lokal. Sejak bumi mengenal peradaban, sejak saat itu pulah perbudakan diberlakukan. Kita mengenal peradaban Mesir yang mengagungkan piramid giza yang menumbangan puluhan ribu nyawa budak-budak yahudi. Kita mengenal peradaban modern Amerika yang menjual budak-budak kulit hitam asal benua Afrika.

Perbudakan adalah sejarah gelap peradaban manusia. Apalah hak manusia satu untuk menguasai manusia lain tanpa timbal balik? Dahulu sebelum manusia mengenal peradaban, perbudakan adalah bentuk dominasi dasar atas suatu daerah yang telah terjajah. Sebuah paradoks yang hidup menjamur kala itu. Lahirlah aristrokasi kerajaan. Raja-raja kemudian seakan mendapatkan power to control. Kekuasaan untuk menaklukan yang lain dianggap sebagai sebuah given, yang sedari lahir dimiliki.

Manusia kemudian mengenal agama langit, lewat nabi, rasul dan juru selamat mereka mengabarkan kesetaraan hak dimata Tuhan. Sebuah contradictio in terminis, disatu sisi menolak namun disisi lain memperbolehkan. Perbudakan kemudian dihapuskan atas nama hak asasi manusia dan etika moral. Namun implementasinya tak lebih dari sebuah parodi. Karena sejak zaman kegelapan, ren­aissence, aufklarung, modern sampai postmodern. Perbudakan atas sang sudra (kaum proletar) belum pernah selesai, ia tidak akan pernah naik kasta tanpa restu. Sejarah Jagad pramudhita (dunia/peradaban) hanya mengenal para satria (kaum borjuis) dan brahmana (kaum intelektual). Selebihnya tidak.

Perbudakan diganti dengan perburuhan yang dilegalisasi melalui upah rendah. Dengan alasan rendahnya keterampilan dan kualitas kerja buruh diperas tenaga dan pikirannya. Syahdan, Manifesto Komunis Karl Marx dibuat setelah ia melihat seorang ibu yang bekerja di pelabuhan. Seorang ibu dengan menggendong anak dipunggung menarik tali kapal selama lebih dari seharian dan digaji tak lebih dari 1 pounds. Menyedihkan, karena peradaban tetap mengenal perbudakan, dengan nama yang lebih indah. Kaum Buruh!

Buruh punya berbagai nama seperti buruh tani, buruh pabrik, dan buruh migran. Menjadi buruh tidak pernah menjadi sebuah pilihan yang menggembirakan. Mungkin dari sekian banyak pilihan, buruh migran mungkin adalah sebuah pilihan yang menjanjikan. Bekerja diluar negeri dengan upah yang cukup membuat orgasme hidup tetap berlanjut. Upah tinggi kadang menggelapkan mata, rasionalitas tidak bekerja, insting jadi tumpul. Hanya nafsu yang bekerja. Maka tak heran jika banyak dari saudara sebangsa kita menjadi buruh migran dengan cita-cita merubah nasib. Resiko menjadi pertimbangan nomor sekian. Yang penting keluar dari keterpurukan hidup. Tidak perduli resiko apapun yang menghadang, perjuangan untuk hidup makmur jalan terus. Kita sebagai (katanya) kaum intelektual hendaknya bergerak menyadarkan mereka tentang keselamatan.

Di negara seberang presiden Gloria Macapagal Aroyo pernah membuat sebuah sensasi besar. Saat itu pada hari Kamis 29 Agustus 2002 lalu, ia menjemput kepulangan pahlawan besar dari negaranya. Dengan menggandeng putri dari pahlawan besar itu, ia turun dari kapal yang mengangkut pahlawan tersebut. Mereka adalah para tenaga kerja gelap yang baru saja dideportasi dari Malaysia.

Para pekerja tersebut sebelumnya telah mengalami peradilan di Malaysia, karena menurut ketetapan akta imigrasi Malaysia Nomor A1154 Tahun 2002, pendatang tanpa izin akan dikenai denda 10.000 ringgit per orang atau dipenjara maksimal 5 tahun atau dicambuk 6 kali. Suatu hukuman yang sangat berat bagi siapapun. Namun kepedulian dari pemerintah Filipina kala itu sangat mencengangkan dunia. Betapa tidak? Mereka yang nyata-nyata salah, namun tetap disambut secara gegap gempita selayaknya pahlawan. Pahlawan-pahlawan tersebut mereka daulat sebagai “pahlawan devisa”.

Hal yang sangat kontras bisa kita temui di tanah air. Dahulu para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjerat kasus seakan terlupakan. Kepedulian terhadap para TKI diberikan hanya pada saat mereka pulang dalam keadaan mayat atau jika beruntung lolos dari siksaan di negara mereka bekerja. Seperti pada kasus yang menimpa Nirmala Bonat. Pemerintah segera tergopoh-gopoh menolong dan memberi bantuan terhadapnya, sebab pemberitaan terhadap kasus ini sangat besar di Malaysia. Hal sebaliknya mungkin akan terjadi apabila hal ini tidak terekspose.

Allhamdulillah, setelah kritik pedas dan upaya perbaikan diri yang panjang, pemerintah mulai menggeliat memperlihatkan taringnya. 14 Peraturan Pemerintah telah dibuat, sebuah badan khusus perlindungan atas hak-hak TKI segera dibentuk. Hal ini merupakan sebuah langkah awal yang baik pemerintahan negeri ini. Itikad baik ini hendaknya perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sosialisasi perlu digencarkan dan diberitakan kepada semua kalangan. Niat baik ini hendaknya segera diimplementasikan, agar tidak sekedar menjadi lip service belaka.

Pemerintah Kabupaten Jember sudah memulai mengimplentasikan niat baik ini. Dengan inisiatif dari DPRD Kabupaten Jember bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), kabupaten kita tercinta ini setidaknya menjadi sedikit humanis. Dengan disusunnya draf tentang perlindungan TKI di taraf daerah, diharapkan peraturan ini bisa mencegah terjadinya percaloan dan pengiriman TKI ilegal yang marak terjadi di Jember. Semoga pengesahan draf tersebut nantinya nasib para TKI dapat lebih terjamin keamanan dan keselamatannya bekerja di luar negeri.

Seluruh upaya pemerintah dalam melindungi TKI patut kita hargai. Namun akan lebih baik lagi apabila pemerintah mampu menghidupi mereka di negeri sendiri. Setidaknya mereka bisa lebih terjamin keselamatan kerjanya. Sebuah harapan utopis, cita-cita yang absurd ditengah matinya empati pemimpin negeri ini. Akhir kata, saya akan mengutip pesan dalam agama saya, “selemah-lemahnya iman adalah mereka yang diam saat kedzaliman terjadi”.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar