Senin, 04 Juni 2012

Atas Nama Kemanusiaan

Murid SLB Bintoro - Heru Putranto


Arida Choirunisa sedang duduk sendiri dalam ruangan yang berukuran empat kali tujuh meter itu. Di sampingnya ada lima buah meja besar yang ditemani oleh kursi-kursi kecil berwarna merah. Salah satu sudut di ruangan itu tampak sebuah lemari kaca besar yang berisi berkas-berkas. Sementara empat jendela besar yang tak berkorden menerangi ruangan pada pagi itu.

“Sebentar ya mas, saya mau menyelesaikan berkas ini,” katanya lembut.

Saat itu sekolah tempatnya bekerja memang sedang melaksanakan Ujian Nasional Bahasa Indonesia. Sebagai guru bagian kurikulum, tugasnya adalah memastikan bahwa kegiatan ujian berlangsung lancar. Wajah Arida tampak serius, ia memakai kerudung berwarna putih yang dipadu dengan seragam berwarna coklat gelap. 


Tak berapa lama ia kemudian tersenyum dan menaruh berkas itu di samping tangannya. Memastikan jika semua berkas yang ada telah benar dikoreksi dan dibaca seksama.

Seraya berdiri Arida menawari saya untuk minum kopi dan makan kue, tapi saya menolak karena baru saja sarapan. “Ini bukan suap kok mas, santai aja,” katanya bercanda. Ia lalu keluar ruangan untuk menyerahkan berkas yang tadi ia kerjakan kepada pengawas ujian yang datang.


Setelah itu, Arida duduk di hadapan saya. "Jadi sampai dimana kita tadi?" katanya.

Ia seorang wanita berumur 53 tahun dengan semangat yang seperti ogah padam. Arida telah 30 tahun mengajar sebagai guru sekolah luarbiasa di Jember. Dalam karirnya yang panjang sudah berulang kali ia berhadapan dengan kaum disabilitas. “Disabilitas adalah sebutan untuk orang-orang istimewa yang memiliki sedikit perbedaan dengan kita,” ungkap Arida yang berlanjut “dan jangan gunakan kata keterbatasan, itu sama dengan kita melemahkan mereka.”

Arida lantas bercerita mengenai pengalamannya sebagai pengajar. Ia mengklasifikasikan keluarga dan masyarakat menjadi tiga golongan dalam interaksinya dengan kaum disabilitas. “Pertama adalah mereka yang acuh, yang kedua adalah mereka yang mengasingkan, dan yang terakhir adalah mereka yang paham.”

Masyarakat Indonesia kebanyakan, seperti juga saya, seringkali salah kaprah dalam memperlakukan kaum disabilitas. Kita cenderung memandang sebelah mata, melecehkan, menganggap remeh dan tak jarang mengkasihani secara berlebihan. 


“Kasihan boleh tapi jangan merendahkan,” kata Arida.

Memang kerap kali masyarakat memandang remeh perihal kemampuan dari kelompok disabilitas. Tak sedikit yang dengan alasan kasihan malah menutup akses untuk pengembangan diri yang lebih baik. Ia mencontohkan kasus di Jember dimana seorang guru tuna netra bernama Rahman, harus berjuang selama bertahun-tahun untuk bisa menjadi PNS. Padahal sebagai kelompok disabilitas ia telah memperoleh gelar paska sarjana dengan nilai yang sangat cemerlang.

Permasalahan disabilitas di Indonesia adalah perkara kepedulian dan kemauan untuk melakukan perubahan. Itu yang mungkin luput dipahami dalam proses dialog dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Ambil saja contoh 1% ruang kerja publik dan pemerintah yang diamanatkan undang-undang bagi kaum disabilitas. Nyatanya toh ruang itu hampir mendekati nol, karena baik pemerintah maupun swasta sama-sama ragu mempekerjakan kelompok berkebutuhan khusus.

Padahal jika dirunut lebih jauh toh kelompok disabilitas merupakan manusia yang bisa jadi lebih unggul daripada masyarakat kebanyakan. Mereka memiliki konsentrasi yang lebih, etos kerja yang tinggi dan disiplin yang ketat. Dalam banyak hal kebanyakan dari kita menutup mata akan potensi ini dan menganggap kekurangan yang ada itu malah akan menghambat proses kerja.

Tapi itu semua tak membuat bangsa ini sadar tentang pentingnya memberikan ruang bagi kaum disabilitas untuk berproses. Di kota saya tinggal, Jember, misalnya, masih tetap ada diskriminasi pada kelompok berkebutuhan khusus. Yang paling mengejutkan adalah diskriminasi ini terjadi pada akses terhadap kebutuhan dasar yang sebenarnya diamanatkan undang-undang, seperti pendudikan dan pekerjaan.


Pada Agustus 2011 seorang tuna netra lulusan sekolah inklusi, Dinka Yuliani, ditolak untuk bisa kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jember. Alasannya sederhana kampus dimana Dinka ingin kuliah tidak menyediakan alat bantu untuk para tuna netra. Ironisnya jurusan yang hendak diambil gadis itu adalah Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Isu ini lantas berkembang dan diangkat di media lokal. Locus permasalahan yang awalnya berkisar pada Dinka dan pihak sekolah membesar. Di situ toh tak banyak peran aktif masyarakat karena menganggap aneh seorang tuna netra yang hendak kuliah. Malah yang banyak berperan adalah pers dalam membentuk opini publik tentang hak dan akses pendidikan bagi kaum disabilitas.

Selama seminggu polemik ini terus diangkat di surat kabar lokal dengan menyertakan argumen dan basis peraturan perundangan pendidikan. Bahwa sejatinya pendidikan itu adalah hak semua warga masyarakat baik yang berkebutuhann khusus atau tidak. Namun selama itu pula pihak rektorat kampus tersebut bersikukuh bahwa PLB yang dimaksud adalah untuk, dalam bahasa mereka, “Mahasiswa normal yang diharapkan kelak bisa berproses di PLB.”

Sedikit demi sedikit masyarakat Jember mulai mengenal istilah disabilitas, kebutuhan khusus, sekolah inklusi dan hak 1 % bagi kelompok disabilitas. Meski akhirnya Dinka bisa kuliah, bahkan diberi beasiswa seumur hidup, toh diskriminasi ini tetap ada. Kerapkali disabilitas dianggap sebagai sebuah 'penyakit menular' daripada sebuah kondisi yang 'given'.



Banyak hal yang semestinya bisa dipahami oleh masyarakat kita mengenai kaum disabilitas. Tidak ada manusia yang ingin dilahirkan dalam kondisi yang tidak lengkap. Juga tidak pernah ada manusia yang ingin disepelekan keberadaannya. Kita sebagai homo simbolicum memaknai diri sebagai sebuah individu yang mandiri yang berdaulat. Jadi saat ada sebuah diskriminasi, kita cenderung melawan dan tak ingin direndahkan.


Dikalangan masyarakat kita pemahaman disabilitas seringkali disalahartikan sebagai ketidakutuhan organ tubuh. Disabilitas lebih dari itu. Terma ini mewakili banyak kelompok yang termarjinalkan seperti autisme, tuna wicara, buta dan juga kelompok yang memiliki kelainan pada kepribadian. Sehingga kerap kali terma-terma yang dianggap bukan mewakili disabilitas dibuat guyonan. Autisme misalnya telah lama disalahgunakan sebagai terma asosial seolah olah hal itu adalah sebuah kelucuan.


Terma Autisme merupakan kata yang kuat. Ia mewakili banyak anak istimewa yang tumbuh dalam keluarga yang sangat menyayangi perbedaan tersebut. Autisme hadir karena banyak alasan. Namun yang lebih penting adalah penempatan autisme sebagai kondisi khusus yang mesti kita hargai maknanya. Bukan sekedar guyonan atas kelompok manusia yang asosial. Autisme adalah sebuah kata yang serius karena mewakili banyak harapan dan doa para keluarga.

Permasalahan kemauan pemerintah (juga masyarakat) untuk mencari tahu dan memahami wacana akses bagi kaum disabilitas bisa semakin panjang jika kita membahasnya dari aras ruang publik. Banyak fasilitas umum yang tak berpihak atau setidaknya mengakomodasi bagi kaum disabilitas. Karena mindset bahwa “Orang cacat kok keluar rumah? Apa gak sebaiknya di rumah saja,” itu masih ada dan berjelaga dalam pikiran bangsa ini.

Alun-alun, lembaga pendidikan, tempat ibadah, lokasi hiburan dan juga pusat transportasi tidak memiliki fasilitas tambahan bagi kelompok berkebutuhan khusus. Seolah-olah semua manusia ini terlahir dengan panca indra dan tubuh yang sempurna. Sehingga jika ada kelompok masyarakat disabilitas yang hendak mengakses ruang dan fasilitas publik tadi ia harus berkompromi dengan “Kelompok manusia kebanyakan.”

Saya kira ada yang salah disini. Ada dialog yang terputus antara masyarakat yang liyan, masyarakat kebanyakan dan pemerintah yang semestinya jadi penengah. Karena bagi orang-orang seperti Dinka yang ingin maju dan berkembang, pemerintah kerap kali gagal menunjukan keberpihakan mereka sebagai sebuah pengayom.

Selama ini disabilitas kerap kali disalahartikan sebagai sebuah beban sosial. Sehingga kepedulian terhadap masalah ini hanya ditunjukan pada momen-momen tertentu. Seperti saat kampanye politik atau hari-hari besar keagamaan. Akhirnya pemaknaan yang lahir adalah disabilitas adalah sebuah masalah sosial yang akan selesai dengan bantuan materi.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak di antara kita yang berusaha menyembunyikan keluarga yang memiliki kebutuhan khusus. Anak yang lahir dengan disabilitas biasanya diisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia yang sama sekali terbatas. Aktivitas dan haknya sebagai manusia kemudian dikekang oleh keluarga yang obsesif.

Dampaknya sangat fatal bagi si manusia dengan kebutuhan khusus tersebut. Gejala yang tampak adalah gangguan dalam bidang perkembangan: perkembangan interaksi dua arah, perkembangan interaksi timbal balik, dan perkembangan perilaku. Ibu Arida dalam sebuah perbincangan yang panjang menyebut keluarga yang seperti ini sebagai “Sebuah proses tidak manusiawi yang kejam”

Lalu apa yang mesti dilakukan dengan kondisi yang terlanjur tengik seperti saat ini? Saya percaya mengutuk masalah dan diam saja tak akan pernah menyelesaikan masalah. Keputusan ada di tangan pemerintah untuk membentuk dan melaksanakan regulasi yang berpihak kepada kelompok berkebutuhan khusus. Juga sikap aktif masyarakat untuk mencari tahu dan memahami wacana disabilitas.

Tentunya dengan sikap yang jelas. Bahwa kaum berkebutuhan khusus tidak membutuhkan rasa kasihan. Karena rasa kasihan, meminjam bahasa Pramoedya Ananta Toer, "Kasihan hanya perasaan orang berkemauan baik yang tidak mampu berbuat,” katanya dalam bahasa yang tegas. “Kasihan hanya satu kemewahan, atau satu kelemahan. Yang terpuji memang seorang yang mampu melakukan kemauan baiknya."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar