Selasa, 24 Februari 2015

Membedah Gerakan ISIS

Membedah Gerakan ISISIdeologi ISIS bermula dari paham “salafi jihadi”. 


Pada 20 Juli 2013 di Masjid Nurud Hidayah, Lowok Waru, Kota Malang, massa pendukung Islamic State of Iraq and Syria dibubarkan paksa oleh aparat keamanan. Puluhan orang yang akan menjalani baiat (pengakuan bergabung) dengan ISIS akhirnya membubarkan diri karena dihalangi polisi dan warga sekitar.

Aji Prasetyo, warga kota Malang yang hadir saat pembubaran itu, menggambarkan pembaiatan itu hanya dihadiri sedikit orang. Berbeda dari berita yang beredar bahwa akan ada ribuan orang yang dibaiat.

Setelah pembubaran pembaiatan tersebut, gerakan ini tidak mereda dan malah makin menjadi. Pada video berjudul Join The Ranks, seorang pria yang mengaku bernama Abu Muhammad Al-Indonesi mengajak umat muslim Indonesia untuk jihad fisabilillah. Menurut dia, hukum Allah dan syariat Islam telah diinjak-injak oleh pemimpun thogut (musuh Tuhan). Dalam video itu Abu Muhammad menyeru menegakkan hukum Islam dengan bergabung dengan ISIS.

Kelompok ini ada sejak lama. Pada 2014 gerakan ini mulai terang-terangan dan nyata mendukung ISIS, tercatat sejak Februari lalu. Dimulai pada Forum Aktivis Syariat Islam (Faksi) yang menggelar acara dukungan terhadap ISIS di Masjid Fatullah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat. Kampus ini tercatat dua kali digunakan sebagai tempat untuk mendukung ISIS. Pada 7 Juli situs berita pendukung ISIS, Al Mustaqbal.net, melaporkan ada pembaiatan pendukung ISIS di auditorium Syahida Inn, kampus II UIN Ciputat.

Sebelumnya, 16 Maret 2014, dukungan terbuka juga diberikan kepada ISIS di Bundaran Hotel Indonesia. Sekitar 200 orang berbendera hitam bertuliskan “la ila ha illallahu” menyatakan mendukung ISIS yang ingin menegakkan negara Islam di Irak dan Suriah.

Para pendukung yang datang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jawa Barat itu mengumpat para pemimpin thogut seraya mengatakan baiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi dalam spanduk “Ya Amirul Mukminin kami tentaramu, kami persembahkan harta dan nyawa kami”.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menyatakan pihaknya kecolongan. Pada Februari lalu ada kelompok dari luar UIN mengajukan permohonan izin untuk menggunakan dua tempat di kampus tersebut. Alasan merak untuk acara bedah buku dan kajian agama. Ternyata izin tersebut disalahgunakan. “Di sela-sela kegiatan, mereka malah melakukan deklarasi ISIS. Ini yang membuat kami kecolongan,” katanya.

Zaki memastikan saat itu bukan mahasiswa ataupun sivitas UIN Jakarta yang meminta izin kegiatan tersebut. Justru yang mengajukan izin di kampus adalah dua jamaah besar yang memiliki basis di Pamulang dan Ciputat. Yakni Jamaah Salafi yang merupakan tulang punggung kelompok ISIS dan Jamaah Anshor Tauhid. “Jamaah Anshor Tauhid ini tokoh utamanya Uman Abdul Rahman. Dia terpidana terorisme yang saat ini mendekam di Nusakambangan,” kata Zaki.

Penolakan terhadap ISIS semakin membesar seiring banyaknya video kekejaman kelompok ini. Penyembelihan, pembunuhan, dan pengusiran orang-orang yang dianggap musuh mereka membuat dunia internasional melawan ISIS. Indonesia juga mulai memperhatikan kelompok ISIS setelah tweet mereka yang menyebutkan Indonesia target berikutnya dari invasi untuk membentuk daulah Islam.

ISIS yang awalnya hanya dianggap kelompok pengajian keagamaan, kini mulai ditakuti dan diberi label teroris yang mengancam. Berbagai kelompok kemudian menolak tegas keberadaan ISIS.

Salah satunya Jalaluddin Rakhmat. Anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan,  ideologi ISIS/ISIL terbentuk dari paham “salafi jihadi”. Kelompok ini pada zaman modern muncul dari pemikiran Abdul Wahhab yang lahir sekitar 300 tahun lalu dan menghidupkan kembali pemikiran Ibnu Taimiyah yang cenderung menolak “sufisme dan mistisme” dalam agama, cenderung memahami riwayat secara tekstual saja.

Kemunculan ISIS masih menjadi perdebatan. Richard Spencer, koresponden The Telegraph untukTimur Tengah, menyebutkan kemunculan ISIS adalah kegagalan dari pemerintahan terpilih Irak untuk merangkul kelompok Sunni. Richard Spencer menyebut ISIS lahir dari kelompok Jabhat Al-Nusra, kelompok sempalan Al-Qaidah yang berusaha melawan rezim Assad di Suriah.

Pemimpin ISIS saat ini, Abu Bakar al-Baghdadi, mengambil alih kepemimpinan dari pendiri ISIS, Abu Musab al-Zarqawi, yang terbunuh oleh pesawat tempur F16 Amerika Serikat di utara Baghdad pada Juni 2006. Seperti Zarqawi, Al- Baghdadi memiliki reputasi keji di antara kelompok ekstrem Islam. Ia mempromosikan bom bunuh diri dan rekaman pemancungan kepala yang disebarkan secara online. Ini merupakan metode yang lebih berkembang dari Al Zarqawi dalam meneror musuh-musuh ISIS.

Di Irak ISIS mendapatkan banyak dukungan. Selain karena banyaknya kelompok salafi ekstrim yang bergerak di negara ini, kondisi politik sektarian Irak juga menjadi penyebab ISIS menjadi sangat berkembang. Richard Spencer berpendapat Nouri al-Maliki, Perdana Menteri Irak, yang bermazhab Syiah tak mau bekerja sama dengan kelompok Sunni. Hal ini kemudian melahirkan radikalisme kelompok Sunni di Irak.

Ian Black, editor The Guardian untuk Timur Tengah, menyebut ISIS adalah kelompok jihadis Sunni ekstrim. Menurutnya, Abu Bakr al-Baghdadi atau Abu Dua yang memiliki nama Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai adalah pemimpin ISIS paling keji. Al-Baghdadi pernah menjadi tahanan Amerika Serikat pada 2005 hingga 2009 dan tercatat sebagai teroris oleh PBB pada 2011.

Kepemimpinan Al-Baghdadi yang brutal ternyata dianggap sebagai karisma tegas. Ia mempromosikan penyaliban terhadap kaum non-muslim, pemancungan di depan umum, mutilasi untuk pencurian, dan eksekusi yang direkam lantas diunggah secara online. Ian Black menyebutkan saat ini pasukan ISIS mencapai sekitar 7.000 hingga 10.000 personel. Angka ini merupakan akumulasi dari eks anggota al-Qaidah dan eks anggota Partai Ba’ath Saddam Husein.

Melalui The Guardian, Patrick Kingsley menjelaskan perspektif menarik perihal kebangkitan ISIS. Menurutnya, radikalisme ISIS semakin berkembang karena peran internet. Sebelum keberadaan internet, radikalisme hanya terbatas pada forum-forum kecil pengajian yang terlokalisasi. Berkat kehadiran Twitter, Facebook, blog, dan Youtube, dakwah radikalisme menemukan bentuknya.

Patrick Kingsley menyebutkan contoh kemunculan meme (poster bergambar dengan teks) yang mengajak jihad dengan cara populer. Belum lagi komentar-komentar bernada seruan jihad yang dikemas dengan nada canda yang terbukti efektif mengajak para pemuda bergabung dengan kelompok ini.

Seruan jihad seperti perang, heroisme, kemuliaan agama, dan keberanian menjadi tema-tema yang digarap ISIS untuk menarik minat anak muda bergabung dengan mereka.

Format Baru Kepolisian Indonesia

Polri perlu segera direformasi.

Upaya revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi wacana penting akhir tahun ini. Upaya untuk mendukung perubahan penempatan lembaga Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri itu mendapatkan penolakan bahkan dari Menteri Dalam Negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, wacana mengenai masuknya Polri di bawah kementeriannya belum menjadi prioritas saat ini. Perlu banyak waktu untuk melakukan perubahan itu, sementara masih banyak pekerjaan rumah Kemendagri yang harus diselesaikan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan amendemen Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mungkin dilaksanakan 18 bulan lagi. Pemerintah harus menyiapkan naskah akademik agar Polri dapat berada di bawah kementerian. Wacana pemindahan Polri di bawah lembaga lain merupakan upaya kendali politik dan kebijakan Polri. Lebih dari itu harus ada kendali sipil atas militer dan aparat keamanan.

Sebenarnya Polri secara intitusi punya lembaga kontrol, yaitu Komisi Kepolisian Nasional. Namun lembaga ini dianggap kurang optimal. Kompolnas sebagai otoritas sipil yang punya hak mengontrol Polri melalui penetapan kebijakan dan penanganan atas berbagai pengaduan masyarakat karena berbagai penyimpangan, terbukti tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan Polri, seperti kasus rekening gendut, rivalitas TNI Polri, dan kasus kekerasan/penyiksaan seperti yang dilaporkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Polri sebagai institusi dianggap memiliki kewenangan yang terlalu luas. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Kewenangan yang terlalu besar, juga kurangnya kontrol terhadap lembaga Polri, menjadi salah satu pertimbangan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melontarkan pernyataan, semestinya Polri berada di bawah kementerian. Sebab, Presiden akan terlalu direpotkan jika harus menangani langsung permasalahan Polri. Lagi pula, di banyak negara, kepolisian di bawah departemen, bukan langsung di bawah presiden.

Beberapa departemen yang dianggap bisa menaungi Polri disebutkan, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM. Bahkan ada yang mengusulkan Polri di bawah koordinasi Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Sutarman meminta agar kepolisian tetap berada di bawah kendali Presiden. Alasannya, Indonesia menggunakan tata pemerintahan dengan sistem presidensial.

Menurut Kapolri, presiden merupakan pemimpin tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Antara lain di bidang keamanan dan ketertiban umum, tata usaha pemerintahan, pelayanan umum, dan kesejahteraan umum. Sutarman berpendapat, penegakan hukum harus selalu di bawah yudikatif. Apabila Polri dimasukkan ke dalam kementerian tertentu dikhawatirkan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan institusi Polri sebagai alat negara dalam menjalankan kewenangan umum kepolisian dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang berada di bawah presiden sebagai kepala negara.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendukung pernyataan Sutarman bahwa Kemendagri sama sekali tidak memikirkan rencana perpindahan Polri di bawah kementeriannya. “Kementerian Dalam Negeri banyak pekerjaan. Kita nggak mikir itulah,” katanya.

Guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menyebutkan ada kecemburuan antara dua aparat penegak hukum, Polri dan Tentara Nasional Indonesia. Akibatnya, di lapangan kerap terjadi konflik antara anggota Polri dan TNI. Misalnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Karena itu, ia berpendapat sebaiknya Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Seperti Ryamizard, menurut Azyumardi, di negara-negara seperti Amerika dan Australia kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kepala lembaga juga dipilih secara terbuka dan dapat diawasi secara luas oleh publik. Idealnya, dengan kebijakan semacam ini Polri dapat fokus pada penegakan hukum di wilayah masing-masing. Tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia, namun fokus di satu daerah yang dipahami benar kondisinya.

Dalam sejarahnya, Polri pernah berada di lembaga selain presiden. Misalnya pada 1946 – 1950 di bawah perdana menteri; pada 1959 – 1961 memiliki departemen tersendiri  dipimpin menteri kepolisian; pada 1961 – 1999 bersama ABRI di bawah Menhankam. Pilihan Polri di bawah presiden pada 2002 meniru Jepang, yang menempatkan National Police Agency di bawah perdana menteri. Bedanya meski langsung di bawah perdana menteri, keseharian lembaga kepolisian Jepang diawasi National Public Safety Commision yang diketuai pejabat setingkat menteri.

Hasil survei lembaga pengawasan HAM Imparsial di wilayah DKI Jakarta pada 2011 menyebutkan, responden menginginkan Polri di bawah Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Responden menginginkan kepolisian di bawah Kejaksaan Agung (28,8%); Kementerian Dalam Negeri (18,8%); Kementerian Pertahanan (6%); Kementerian Kepolisian (4%); dan Kemenkum HAM (4%). Hanya sekitar publik yang mendukung kepolisian ditempatkan di bawah TNI dan sekitar 2% di bawah DPR. Publik yang menjawab tidak tahu mencapai 37%.

Pada 2012 sejumlah advokat dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengajukan gugatan atas Pasal 8 UU Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang mempersoalkan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden itu ditolak MK.

Presiden Joko Widodo pada masa kampanye menjanjikan akan merekrut 20.350 polisi. Tambahan personel Polri itu agar didapatkan rasio ideal terpenuhi, yakni satu polisi melayani 575 warga.  Konsekuensinya, anggaran kepolisian harus ditambah. Selain menambah personel, Jokowi juga berencana meningkatkan taraf hidup polisi Indonesia yang saat ini mencapai 450 ribu personel.

Realisasinya, tahun ini alokasi anggaran untuk Polri naik menjadi Rp 51,6  triliun dari tahun sebelumnya Rp 43,6 triliun. Angka ini didasarkan Budget in Brief APBN 2015. Alokasi anggaran itu diharapkan agar Polri dan anggotanya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

Kapolri Jenderal Sutarman pernah mengatakan, kurangnya penegakan hukum dan maraknya pungutan liar oleh personel akibat kebijakan pemerintah, terutama minimnya anggaran operasional Polri.

Meragukan Hukuman Mati

Apakah hukuman mati memberikan keadilan atau cara hukum pura-pura menjadi Tuhan?

Pekan lalu dunia menyaksikan dengan muram enam nyawa manusia berakhir oleh hukuman mati di Indonesia. Peristiwa itu menjadi simbol bahwa pemerintah telah bekerja. Meskipun suguhan itu bisa sungguh mengerikan jika di dunia paling nyata, publik tahu, banyak penjahat kemanusiaan tak tersentuh hukum.

Terhitung  130 terpidana mati kini menunggu dengan cemas lebih 10 tahun lamanya. Vonis mati di Indonesia diam-diam telah menghukum tiga kali: penjara, penantian panjang, dan metode eksekusi mati itu sendiri yang menyakitkan dengan sistem tembak dada.

Hukuman mati telah dihapus di separo negara dunia. Alasannya karena tak ada satu pun penelitian yang bisa mengaitkan hukuman mati dengan efek jera atau penurunan angka kriminalitas. Dari 140 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 30 negara yang masih menganut hukuman mati.

Pelajaran apa dari hukuman mati, ketika efek jera justru lebih banyak menjelaskan sangsi? Para penganjur hak asasi manusia berteriak hidup manusia tak bisa dirampas oleh siapa pun, termasuk negara. Menurut mereka, keadilan tidak terpenuhi saat perampas hidup dan pelaku kejahatan terbinasakan.

Dalam buku Ancaman Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Profesor JE Sahetapy mengisahkan prosesi hukuman mati di Bali. Ia mengutip sebuah dokumen sejarah berbahasa Belanda yang menggambarkan adegan demi adegan hukuman mati tersebut. Empat laki-laki didakwa atas pembunuhan berencana (walad pati). Setelah dianggap bersalah, mereka kemudian dieksekusi dengan dikawal jaksa, punggawa, dan pedanda.

Sesampai di bawah pohon beringin, terpidana pertama berdiri. Kedua tangannya dibentangkan paksa oleh dua pengawal. Di depannya, seorang algojo sudah bersiap dengan sebilah keris terhunus. Sang algojo lantas menusuk dada terpidana dengan keris itu. Sialnya, tusukan si algojo kurang cermat, tak mengenai jantung terpidana. Ia harus mengulangi beberapa kali tusukan ke bagian dada.

Sang terpidana jatuh, tapi ajal belum menjemput. Beberapa pengawal yang hadir langsung melompat ke atas tubuh terpidana. Tujuannya, mempercepat keluarnya darah dari tubuh agar sang terpidana lekas mati. Semua prosesi menyeramkan itu digelar di depan tiga terpidana lain yang menunggu giliran. Kematian yang mengerikan itu mesti mereka saksikan sebelum akhirnya mereka juga meregang nyawa.

Pada 18 Januari lalu, pemerintah Indonesia mengeksekusi enam orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Tiga hari sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, dari enam orang itu hanya satu orang Indonesia, selebihnya warga negara asing.

Pelaksanaan eksekusi mati terhadap lima warga negara asing itu dilaksanakan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan seorang lagi di Boyolali. Keenam terpidana mati itu terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan.

Mereka adalah Namaona Denis, 48 tahun, asal Malawi; Marco Archer Cardoso Mareira, 53 tahun, asal Brasil; Daniel Enemua, 38 tahun, warga negara Nigeria; Ang Kim Soei, 62 tahun, tak jelas kewarganegaraannya; Tran Thi Bich Hanh, 37 tahun, warga negara Vietnam; dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia. Rani dieksekusi di Boyolali , sementara yang lain di Nusakambangan

Para terpidana kasus narkoba itu sudah menjalani sidang dan divonis mati setelah menimbang berbagai bukti di pengadilan. Yang menarik, status Rani Andriani adalah seorang kurir narkoba. Sementara bos atau bandar besarnya, Meirika Franola alias Ola selamat dari hukuman mati. Ola yang notabene bos, menjadi pengedar dan pengendali bisnis narkoba, itu mendapatkan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan hukuman matinya diganti menjadi hukuman seumur hidup.

Banyak argumen yang dipakai untuk membenarkan hukuman mati. Badan Narkotika Nasional menyebutkan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Keluarga yang kehilangan, rusak, dan tercerai berai, semestinya mendapatkan keadilan. Maka, ketika pemerintah saat ini melaksanakan eksekusi mati, beberapa melakukan pembenaran berdasarkan angka yang diberikan BNN. Hal ini juga dibenarkan Presiden Jokowi.

Jaksa Agung Prasetyo juga akan segera menindak warga negara Australia anggota sindikat narkoba Bali Nine, sebutan untuk sembilan warga negara Australia yang menyelundupkan heroin 8,2 kilogram dari negara mereka. Mereka ditangkap pada 17 April 2005 di Bali.

Mereka adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Selain Bali Nine, pada Selasa pekan lalu Pengadilan Bali juga memvonis hukuman mati terhadap Lindsay Sandiford, 56 tahun. Nenek asal Inggris ini dinyatakan terbukti “secara sah dan meyakinkan“ bersalah menyelundupkan narkotika. Pada kesempatan berbeda, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan Indonesia memiliki “stok” 58 terpidana mati yang akan dieksekusi.

Presiden Jokowi menyatakan tidak ada kompromi terhadap kejahatan narkoba. Pelaku kejahatan yang merusak generasi muda itu pantas dicabut hak hidupnya oleh negara. Bahkan, Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar meyakini peredaran narkoba akan berkurang bila eksekusi mati dilakukan secara intensif.

Menurut Anang, negara juga mengalami kerugian besar terkait penanganan kasus narkoba. BNN menyebut kerugian ekonomi negara akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp 48,2 triliun per tahun.

Dalam artikel “Ekuivalensi Hukuman Mati”, Anom Astika menyebut argumen itu tidak berdasar. Periset di Indonesian Institute of Social History ini mempertanyakan apakah semua data yang diberikan BNN dan negara tersebut sahih. Ini penting karena menjadi dasar bagi sebuah kebijakan dan pengambilan keputusan negara untuk mencabut hak hidup seseorang.

Anom juga mengkritisi tanggung jawab pemerintah terhadap pemicu kemunculan narkoba yang disebabkan kemiskinan.

Hukuman mati melahirkan polemik yang cukup hebat. Banyak praktisi hukum yang mempermasalahkan keberadaan hukuman ini. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis, misalnya, menganggap hukuman mati tidak konstitusional. Undang-undang Dasar menjamin setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, Pasal 28 I mengamanatkan tentang “hak hidup dan hak untuk tidak disiksa”.

Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid juga menentang hukuman mati. Menurut Usman, hukuman mati mengambil hak hidup yang melekat pada setiap manusia. Ini sesuai dengan Undang-undang Dasar yang membahas hak asasi manusia (Pasal 28 I). Yaitu, “Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Menurut data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pada 2012 sebanyak 128 terpidana divonis mati. Ditambah vonis di Denpasar, angka itu menjadi 129 orang, dan 50 di antaranya warga asing. Sebagian besar asal Nigeria, tiga warga Australia, dua warga Belanda, dua warga Inggris, dan satu warga Amerika Serikat.

Dalam wawacara dengan Deutsche Welle, Usman Hamid memaparkan alasan menentang hukuman mati. Menurut dia, banyak dalil para pendukung hukuman mati yang tidak terbukti. Di antaranya argumen dasar bahwa hukuman mati dapat mengurangi angka kejahatan dan menekan penyebaran kriminalitas.

Faktanya, beberapa negara yang tidak menerapkan hukuman mati di Eropa angka kejahatan relatif rendah. Sementara negara-negara yang masih mengadopsi hukuman mati angka kriminalitasnya masih tinggi. Artinya, tak ada korelasi langsung antara hukuman mati dan angka kejahatan.

Usman juga mengkritisi mafia hukum di Indonesia. Ia mengatakan, pengadilan Indonesia mustahil menghasilkan keputusan yang bersih dari kesalahan. Banyak sekali pengadilan yang korup dan menghasilkan vonis yang tidak sehat. Ia menyebutkan contoh pejabat-pejabat korup yang divonis ringan atau bahkan divonis bebas. Melalui kenyataan itu bukan tidak mungkin vonis pengadilan Indonesia memiliki cacat keadilan.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi dasar bahwa vonis bisa dipengaruhi. Usman berkelakar, di Indonesia, orang yang kemalingan ayam justru kehilangan sapi jika berurusan dengan hukum. Mereka yang tidak mampu menyewa pengacara yang bagus dan mahal sering kali kalah karena tak punya uang. Akibatnya, vonis yang didapat bisa sangat tak adil dibandingkan vonis mereka yang memiliki uang.

Usman berpendapat vonis mati selalu diterapkan terhadap orang yang tak punya pengaruh sosial ekonomi yang tinggi.

Mendiang Profesor Mr Roeslan Saleh, guru besar hukum pidana Indonesia, dalam artikel “Masalah Pidana Mati”, menulis, “… ada perbedaannya pidana mati ini dengan pidana lain. Kalau hakim khilaf dan pidana mati telah dilaksanakan, maka pada orang itu tidak akan mungkin diberikan kembali jiwanya. Pada pidana penjara –kalau terhukum masih hidup– masih dapat diberikan kemerdekaannya kembali.”

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sangat membatasi hukuman mati hanya terhadap “kejahatan yang sangat luar biasa”, seperti genosida. Komite Hak Asasi Manusia PBB menilai pemberian hukuman mati pada kasus narkoba tidak tepat.

Bahkan dalam hukum Islam, hukuman mati bukan sesuatu yang mutlak dilaksanakan, tetapi diterapkan dengan prinsip kehati-hatian, terutama keharusan pengadilan untuk menimbang persetujuan dan negosiasi antara keluarga korban dan pelaku.

Permohonan ampun, pembayaran denda, pertobatan menjadi pertimbangan bagi keluarga korban memberikan semacam impunitas kepada pelaku. Hukuman mati  dalam Islam bukan didasari pemenuhan balas dendam tapi lebih sebagai pendidikan terhadap keadilan dan pelaku.

Belum bersihnya secara umum kualitas peradilan dan lembaga penegak hukum di Indonesia menjadi salah satu masalah yang paling merisaukan dalam menilai kualitas vonis pengadilan atas hukuman mati. Padahal, bahkan di sistem peradilan dan lembaga penegak hukum yang relatif bersih sekalipun, tak ada satu sistem peradilan yang dianggap cukup aman dari kesalahan.

Kelemahan hukuman mati terutama karena tidak dapat dikoreksi apabila vonis tersebut salah. Hal ini semakin diperburuk oleh sistem hukum yang secara umum masih korup dan amburadul.

Indonesia Legal Roundtable mengeluarkan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012. Indeks persepsi ini meniru Rule of Law Index yang diterbitkan di tingkat dunia. Menurut Direktur Eksekutif ILR, Todung Mulya Lubis, secara keseluruhan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia tidak menggembirakan. Dari skala 1-10, Indonesia hanya mendapat skor 4,53. Ternyata masyarakat masih memandang potret negara hukum Indonesia masih rendah.

Indeks tersebut menggunakan lima ukuran, yaitu: pemerintah berdasarkan hukum; independensi kekuasaan kehakiman; penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; akses terhadap keadilan; dan peraturan yang terbuka dan jelas.

Hukuman mati di Indonesia kini masih ada dalam draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi bukan menjadi pidana pokok, melainkan pidana alternatif. Argumen penyusun kitab itu, hukuman mati tidak bisa dihilangkan sama sekali di Indonesia. Tetapi akan ada pengetatan syarat, seperti pidananya sudah berjalan meyakinkan, yang divonis betul-betul bersalah dan kejahatannya sudah masuk kategori “beyond reasonable doubt” atau tanpa keraguan sedikit pun.

Para aktivis hak asasi manusia di Indonesia umumnya meminta negara menghentikan sementara (moratorium) eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana mati, karena tak menimbulkan efek jera. Mereka berpendapat hukuman mati cenderung dipolitisasi rezim yang berkuasa untuk terlihat bekerja.

Mereka mengusulkan sebaiknya hukuman mati diganti dengan hukuman dengan waktu panjang. Sistem pemidanaan di Indonesia  hanya mengenal hukuman pemidanaan terlama 20 tahun penjara. Padahal, di negara lain hukuman bisa ratusan tahun. Dengan dihukum lama, menjamin hak hidup terpidana tetap dihormati.

Enam belas terpidana mati telah dieksekusi sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Angka itu menjadikan pemerintahan SBY mencetak rekor terbanyak mengeksekusi terpidana mati. Dilanjutkan tak kalah cepat oleh pemerintahan Jokowi yang sejauh ini telah mengeksekusi enam terpidana mati dan kemungkinan besar sepuluh terpidana mati lain.

Presiden Jokowi harus tahu, hukuman mati menuntut sistem hukum yang bersih melampaui setitik pun keraguan. Apakah hukum di Indonesia punya yang dibutuhkan?

Peradilan sesat bukan sekali terjadi di Indonesia, sedangkan nyawa manusia tak bisa tergantikan. Tak sedikit dari  mereka yang menerima konsep hukuman mati pun, lantas setuju penerapannya di Indonesia, karena menyimpan kegamangan terhadap reputasi sistem peradilan di Indonesia.

Apa pelajaran dari eksekusi dengan tembak mati dan tiang gantung? Apakah itu semacam keadilan ataukah pesan bahwa hidup manusia tidak lagi selalu dianggap mulia ketika membunuhnya menjadi lebih berguna.


* Naskah ini ditulis bersama Hertasning Ichlas.