Selasa, 24 Februari 2015

Format Baru Kepolisian Indonesia

Polri perlu segera direformasi.

Upaya revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi wacana penting akhir tahun ini. Upaya untuk mendukung perubahan penempatan lembaga Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri itu mendapatkan penolakan bahkan dari Menteri Dalam Negeri.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, wacana mengenai masuknya Polri di bawah kementeriannya belum menjadi prioritas saat ini. Perlu banyak waktu untuk melakukan perubahan itu, sementara masih banyak pekerjaan rumah Kemendagri yang harus diselesaikan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan amendemen Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mungkin dilaksanakan 18 bulan lagi. Pemerintah harus menyiapkan naskah akademik agar Polri dapat berada di bawah kementerian. Wacana pemindahan Polri di bawah lembaga lain merupakan upaya kendali politik dan kebijakan Polri. Lebih dari itu harus ada kendali sipil atas militer dan aparat keamanan.

Sebenarnya Polri secara intitusi punya lembaga kontrol, yaitu Komisi Kepolisian Nasional. Namun lembaga ini dianggap kurang optimal. Kompolnas sebagai otoritas sipil yang punya hak mengontrol Polri melalui penetapan kebijakan dan penanganan atas berbagai pengaduan masyarakat karena berbagai penyimpangan, terbukti tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan Polri, seperti kasus rekening gendut, rivalitas TNI Polri, dan kasus kekerasan/penyiksaan seperti yang dilaporkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Polri sebagai institusi dianggap memiliki kewenangan yang terlalu luas. Kekuasaan Polri dipandang sangat besar dengan kedudukannya di bawah Presiden. Kewenangan yang terlalu besar, juga kurangnya kontrol terhadap lembaga Polri, menjadi salah satu pertimbangan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melontarkan pernyataan, semestinya Polri berada di bawah kementerian. Sebab, Presiden akan terlalu direpotkan jika harus menangani langsung permasalahan Polri. Lagi pula, di banyak negara, kepolisian di bawah departemen, bukan langsung di bawah presiden.

Beberapa departemen yang dianggap bisa menaungi Polri disebutkan, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM. Bahkan ada yang mengusulkan Polri di bawah koordinasi Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Sutarman meminta agar kepolisian tetap berada di bawah kendali Presiden. Alasannya, Indonesia menggunakan tata pemerintahan dengan sistem presidensial.

Menurut Kapolri, presiden merupakan pemimpin tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Antara lain di bidang keamanan dan ketertiban umum, tata usaha pemerintahan, pelayanan umum, dan kesejahteraan umum. Sutarman berpendapat, penegakan hukum harus selalu di bawah yudikatif. Apabila Polri dimasukkan ke dalam kementerian tertentu dikhawatirkan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan institusi Polri sebagai alat negara dalam menjalankan kewenangan umum kepolisian dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang berada di bawah presiden sebagai kepala negara.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendukung pernyataan Sutarman bahwa Kemendagri sama sekali tidak memikirkan rencana perpindahan Polri di bawah kementeriannya. “Kementerian Dalam Negeri banyak pekerjaan. Kita nggak mikir itulah,” katanya.

Guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra menyebutkan ada kecemburuan antara dua aparat penegak hukum, Polri dan Tentara Nasional Indonesia. Akibatnya, di lapangan kerap terjadi konflik antara anggota Polri dan TNI. Misalnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Karena itu, ia berpendapat sebaiknya Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Seperti Ryamizard, menurut Azyumardi, di negara-negara seperti Amerika dan Australia kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kepala lembaga juga dipilih secara terbuka dan dapat diawasi secara luas oleh publik. Idealnya, dengan kebijakan semacam ini Polri dapat fokus pada penegakan hukum di wilayah masing-masing. Tidak ditugaskan secara berpindah di seluruh wilayah Indonesia, namun fokus di satu daerah yang dipahami benar kondisinya.

Dalam sejarahnya, Polri pernah berada di lembaga selain presiden. Misalnya pada 1946 – 1950 di bawah perdana menteri; pada 1959 – 1961 memiliki departemen tersendiri  dipimpin menteri kepolisian; pada 1961 – 1999 bersama ABRI di bawah Menhankam. Pilihan Polri di bawah presiden pada 2002 meniru Jepang, yang menempatkan National Police Agency di bawah perdana menteri. Bedanya meski langsung di bawah perdana menteri, keseharian lembaga kepolisian Jepang diawasi National Public Safety Commision yang diketuai pejabat setingkat menteri.

Hasil survei lembaga pengawasan HAM Imparsial di wilayah DKI Jakarta pada 2011 menyebutkan, responden menginginkan Polri di bawah Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Responden menginginkan kepolisian di bawah Kejaksaan Agung (28,8%); Kementerian Dalam Negeri (18,8%); Kementerian Pertahanan (6%); Kementerian Kepolisian (4%); dan Kemenkum HAM (4%). Hanya sekitar publik yang mendukung kepolisian ditempatkan di bawah TNI dan sekitar 2% di bawah DPR. Publik yang menjawab tidak tahu mencapai 37%.

Pada 2012 sejumlah advokat dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengajukan gugatan atas Pasal 8 UU Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang mempersoalkan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden itu ditolak MK.

Presiden Joko Widodo pada masa kampanye menjanjikan akan merekrut 20.350 polisi. Tambahan personel Polri itu agar didapatkan rasio ideal terpenuhi, yakni satu polisi melayani 575 warga.  Konsekuensinya, anggaran kepolisian harus ditambah. Selain menambah personel, Jokowi juga berencana meningkatkan taraf hidup polisi Indonesia yang saat ini mencapai 450 ribu personel.

Realisasinya, tahun ini alokasi anggaran untuk Polri naik menjadi Rp 51,6  triliun dari tahun sebelumnya Rp 43,6 triliun. Angka ini didasarkan Budget in Brief APBN 2015. Alokasi anggaran itu diharapkan agar Polri dan anggotanya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

Kapolri Jenderal Sutarman pernah mengatakan, kurangnya penegakan hukum dan maraknya pungutan liar oleh personel akibat kebijakan pemerintah, terutama minimnya anggaran operasional Polri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar