Sabtu, 13 Juni 2015

Media yang Beretika dan Berpihak Pada Korban


Bagaimana semestinya jurnalis meliput tragedi? Kim Tong-hyung, di Korean Times menulis, bahwa ada tujuh hal yang mesti dipegang teguh oleh jurnalis ketika melakukan peliputan tragedi. 1. Jangan sampai reportase anda mengganggu usaha penyelamatan, 2. jangan menuliskan/mengabarkan sesuatu yang dapat membuat ketakutan yang tidak perlu, 3. selalu melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap klaim yang ada agar tidak misinformasi, 4. Jangan memaksa korban/keluarga korban untuk melakukan interview, 5. Bagi jurnalis televisi kurangi pengambilan gambar dari jarak dekat, 6. Jangan menggunakan gambar atau video yang berisi gambar brutal atau provokatif, 7. Menahan diri untuk tidak mengumbar data pribadi dari korban dan penyintas juga keluarga mereka.

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen juga mengatakan bahwa ketika melakukan reportase, Jurnalis harus menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen. Hal serupa juga dituliskan oleh PWI dengan penjelasan khusus “menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara”. Namun ketika ini dilanggar tidak pernah ada sangsi dari Dewan Pers.

Ketika seorang reporter diturunkan ke lapangan, dalam hal ini peliputan kasus kekerasan seksual, bencana atau kecelakaan transportasi, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan riset dengan cepat dan efektif. Hal ini akan membantu dalam penyusunan pertanyaan yang diajukan kepada otoritas setempat. Dengan pengetahuan pengantar, seorang reporter akan dapat membuat fokus yang jelas tentang hal substansial yang mesti dikabarkan kepada Publik. Sehingga reporter juga akan terhindar dari kewajiban klise bertanya tentang ‘perasaan keluarga korban’.

Jelas publik berhak marah ketika hilangnya AirAsia QZ8501 lagi lagi mereka mesti melihat jurnalis yang tidak cakap bekerja. Alih-alih mencari berita yang substantif dan penting, mereka sibuk mewawancarai keluarga penumpang seolah duka mereka adalah berita. Padahal jika mereka bersetia kepada lingkaran informasi dalam pemberitaan, keluarga korban bukanlah prioritas. Pihak otoritas penerbangan, maskapai penerbangan dan pemerintah dalam hal ini dirjen perhubungan adalah narasumber utama.

Jika kemudian pesawat dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian, maka pihak Basarnas adalah narasumber utama, dengan catatan jurnalis tidak boleh mengganggu proses pencarian atau evakuasi. Namun tanpa dibekali pemahaman yang cukup atau bahkan pengetahuan sederhana tentang etika jurnalistik susah bagi reporter pemula untuk bisa bekerja dengan baik. Seringkali seorang reporter terjebak dalam kondisi di mana mereka tidak bisa lagi mencari berita lain kecuali bertanya pada keluarga korban.

Kita memang tidak bisa selalu menyalahkan reporter ketika ia sibuk bertanya perasaan keluarga korban. Barangkali ia memang tidak pernah diajari bagaimana menjadi jurnalis yang benar oleh redaktur mereka. Pun, kita tidak bisa menyalahkan redaktur mereka karena tidak bisa bekerja dengan benar, karena mungkin ia ditekan untuk mencari berita yang dapat menaikan rating. Makin tinggi rating, makin banyak iklan datang, makin banyak iklan, makin banyak pemasikan. Relasi keji rating dan konstruksi berita pesanan ini memang keji.

Farid Gaban, jurnalis senior, menyebut bahwa hal ini terjadi karena rezim media yang memperlakukan reporter mereka sebagai robot. Nyaris minim sekali media yang memperlakukan reproternya sebagai manusia. Gaji yang kecil, kecakapan yang tidak memadai dan keterampilan jurnalistik yang nyaris seadanya. Pada satu titik jurnalis semestinya diperlakukan sebagai profesi profesional yang hanya bisa dikerjakan oleh seorang pakar.

Kesalahan lain yang kerap terulang dan terulang melanggar etika jurnalistik adalah saat peliputan kasus kejahatan seksul. Pada pemberitaan media online atas kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin misalnya, media-media online kerap lebih mengarah pada eksploitasi korban ketimbang upaya memberikan informasi yang proporsional bagi publik. Demikian salah satu penilaian Remotivi, salah satu pusat studi media dan komunikasi di Indonesia, baru-baru ini.

Atas dasar itu, Remotivi berinisiatif menulis surat terbuka atas pemberitaan media online yang dianggap terlalu mengeksploitasi Dedeuh alias Tata Chubby sebagai korban kejahatan seksual.
Hal yang sama juga diutarakan Stanley Adi Prasetyo, anggota Dewan Pers, yang mengimbau semua liputan tentang kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin mengacu pada etika. Ia menilai pemberitaan beberapa media saat kasus itu mengemuka melanggar batas etika. Indikasinya adalah ketika foto korban diambil dari media sosial dan diumbar di media. Wartawan juga menuliskan profesi dan aib korban.

Tak hanya itu, keluarga korban juga diekspos dengan pemuatan wajah mereka. Bahkan mereka ditanyai tentang profesi korban. Stanley mengingatkan agar semua media menahan diri. Peringatan itu juga disertai ancaman Dewan Pers akan memanggil media yang tidak patuh. Baik Stanley maupun Remotivi sepakat bahwa pemberitaan kebanyakan media atas kasus Deudeuh telah mengorbankan etika dan mengorbankan substansi. Remotivi secara keras menudu media-media saat ini hanya mengedepankan sensasi pada pemberitaan kasus pembunuhan Dedeuh.

Kasus eksploitasi pemberitaan terhadap korban kejahatan seksual bukan hanya terjadi di Indonesia. Pada November 2014 majalah Rolling Stone menurunkan laporan reportase yang menggegerkan Amerika Serikat. Laporan itu tentang mahasiswi Universitas Virginia yang diperkosa secara bergiliran oleh tujuh laki-laki di asrama fraternitas Phi Kappa Psi pada 28 September 2012.
Laporan bertajuk “A Rape on Campus: A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA” itu lantas menggemparkan. Masalahnya, dalam reportase itu muncul keraguan ketika Sabrina Rubin Erdely, wartawan Rolling Stone yang menulis liputan tersebut, diwawancarai situs online Slate.com.

Tulisan itu dinilai bermasalah karena abai dalam hal verifikasi. Beberapa kejanggalan yang muncul memaksa Rolling Stone mengambil langkah lebih jauh. Majalah ini meminta Steve Coll, peraih penghargaan Pulitzer serta Dekan Columbia School of Journalism, untuk menyelidiki kesalahan-kesalahan yang terjadi selama peliputan.

Steve Coll menilai terdapat kesalahan di semua level dalam peliputan tersebut. Ia menyebut Rolling Stone telah “mengabaikan atau menganggap praktik-praktik esensial dalam jurnalisme tidak lagi diperlukan”. Padahal, salah satu area yang harus diperhatikan jurnalis adalah “menyeimbangkan kepekaan terhadap korban dan tuntutan verifikasi”. Karena korban pelecehan seksual kerap mengalami trauma, maka jurnalis mesti menghargai otonomi korban.

Di Indonesia, dalam kasus Deudeuh, banyak hal yang dilanggar. Dalam surat terbuka Remotivi menyebutkan beberapa poin yang dianggap bermasalah, antara lain pelanggaran privasi. Pemberitaan media online yang mengangkat kasus pembunuhan Dedeuh dinilai melencang dari substansi kasus dan mengekspos hal-hal yang bersifat privat.

Berita situs tribunnews.com, misalnya, dengan jelas menyebutkan alamat anak korban secara lengkap. Informasi itu jelas tidak relevan dengan kasus pembunuhan ini dan melanggar privasi keluarga korban. Dalam kasus Dedeuh, hal lain yang gagal dilakukan media Indonesia adalah kemalasan melakukan verifikasi. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Pasal 3a menjelaskan bahwa yang dimaksud menguji informasi adalah “melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu”.

Wisnu Prasetya Utomo dari Remotivi menilai pemberitaan kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin sudah sampai pada tahap eksploitasi korban dan atau keluarga korban. Itu sudah melanggar hak privasi dengan menampilkan informasi-informasi yang tak relevan dengan kasus. Dan yang memprihatinkan, banyak media menampilkan berita minus verifikasi alias rumor.

Berita tanpa verifikasi ini, misalnya, bisa dilihat dalam berita-berita mengenai kesaksian orang-orang yang pernah menggunakan “jasa” Deudeuh atau Tata Chubby. Jika mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, media-media tersebut telah melakukan pelanggaran secara terang-terangan. Dalam konteks ini, Dewan Pers sudah sepatutnya bertindak agar kasus ini bisa menjadi pelajaran bersama.
Wisnu juga mengingatkan media perlu sensitif karena berita-berita semacam ini dibaca orang dan bisa mempengaruhi opini publik. Mengabaikan sensitivitas (gender, agama, dan semacamnya) sama artinya dengan menyampaikan pesan yang tidak tepat ke khalayak. Hal ini juga berpotensi menjauhkan pembahasan sebuah berita atau isu dari akar persoalan.

Apalagi dalam kultur media online sekarang: sebuah berita bisa menjadi cepat viral dan mendapatkan tanggapan para pembaca yang tak bisa diduga.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar