Narasi Pembungkaman Buku

Pada pembukaan novel Shadows of The Pomegranate Tree, Tariq Ali pemikir muslim progresif itu, ada  adegan tentang pembakaran buku oleh pasukan yang diperintahkan oleh Ximenes de Cisneros. Tariq Ali menuliskan kisah itu seperti sebuah adegan yang lambat dan dingin. Hampir tak ada emosi dalam deskripsi ceritanya hingga ia menampilkan seorang pengemis tua yang membakar diri karena tak sanggup menahan kesedihan melihat gunungan buku itu terbakar habis. “Apalah arti hidupku tanpa buku-buku pengetahuan kita,” kata si pengemis tanpa nama itu.

Peristiwa pembakaran buku seperti yang digambarkan Tariq Ali bukan yang pertama dilakukan. Sejarah mencatat banyak peristiwa serupa yang dilakukan oleh individu, lembaga dan  pemerintah baik secara sengaja ataupun tidak.  Salah satu yang masyur adalah kebijakan Index Librorum Prohibitorum yang dikeluarkan oleh Paus Paulus ke IV pada tahun 1559. Kebijakan ini memuat daftar buku-buku yang terlarang dibaca oleh umat Katolik karena dianggap dapat menimbulkan kerusakan iman.

Dalam daftarnya ada berbagai penulis masyur yang menjadi kanon baik dalam bidang sastra, sains maupun filsafat. Seperti  Martin Luther, Jean-Paul Sartre, Voltaire, dan John Milton. Apakah Vatikan merupakan yang pertama? Sayangnya tidak. jauh sebelum Vatikan kaisar Qin Shi Huang pada 221 sebelum masehi, atas nasehat dari Li Si, setidaknya membakar 10.000 an buku dan mengubur hidup-hidup 1.000 sarjana sejarah yang menentang kebijakan ini.

Seperti Qin Shi, Bakhtiyar Khilji dan pasukannya juga melakukan hal yang sama pada universitas Nalanda. Selama lebih dari 600 tahun kampus ini pernah menjadi pusat peradaban dunia yang menarik murid dari berbagai negara seperti Yunani dan Arab. Dalam sejarah dikatakan tempat ini menyimpan jutaan buku yang di simpan di sembilan gedung berbeda. Koleksinya merentang dari sastra, filsafat, logika, kedokteran dan sains. Sayang tempat ini harus hancur karena perbedaan keyakinan. Bakhtiyar Khilji menghancurkan seluruh komplek Nalanda dan membakar seluruh koleksi bukunya. Menurut legenda butuh lebih dari 3 bulan untuk bisa menghancurkan total seluruh koleksi perpustakaan Nalanda.

Kebijakan penghancuran dan pembakaran buku lahir dari rasa takut akan pengetahuan. Karena kekuatan paling mengerikan dari buku adalah membuat pembacanya berpikir. Proses berpikir ini tidak selalu linier dengan pencerahan. Beberapa buku bisa jadi sebuah sumber malapetaka jika salah dimaknai. Seperti Mein Kampf karya Hitler atau kitab suci yang paling banyak dijadikan kambing hitam sebagai dalil pembunuhan, perusakan atau penindasan. Sehingga beberapa individu merasa perlu pembatasan atau bahkan pelarangan terhadap buku-buku tertentu yang berpotensi menimbulkan bencana.

Tapi tak melulu kebijakan pelarangan buku didasari oleh akal sehat. Pada 31 Januari 1931 misalnya di Provinsi Hunan, China, Jenderal Ho Cien, pemimpin setempat memerintahkan pelarangan terhadap buku Alice in The Wonderland karena dianggap merusak generasi muda. Apa alasannya? Menurut Ho Cien, Alice In The Wonderland menggambarkan hewan-hewan yang bisa bicara, hal ini dikawatirkan akan membuat anak-anak menjadi korup dan menganggap manusia setara dengan hewan.

Fernando Baez dalam buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa menyebut mereka yang melakukan pembakaran dan pelarangan buku sebagai Biblioklas. Yaitu "orang yang berpendidikan, berbudaya, perfeksionis, dengan bakat intelektual yang tak biasa dan cenderung depresif, tidak mampu menolerir kritik, egois, mitomania, dan cenderung berada dalam lembaga yang mewakili kekuatan yang sedang berkuasa, karismatik, dengan fanatisme berlebihan pada agama dan paham tertentu."

Julukan ini barangkali berbanding lurus dengan fakta bahwa para pelaku perusakan, pembakaran dan pelarangan buku adalah orang-orang yang berpendidikan. Salah satu monster gigantik yang memangsa buku pada zaman modern barangkali adalah Nazi. Dimulai dari malam penuh bara pada 10 Mei 1933 saat itu para pemuda Jerman membakar lebih dari 25.000 buku yang dianggap tidak mencerminkan semangat Jerman. Setelahnya, seperti yang dilangsir oleh Poets, Essayists, and Novelists (PEN), selama perang dunia ke II Nazi setidaknya telah membakar lebih dari 100 juta buku di daerah pendudukan.

Fasisme mungkin selamanya tak bisa bersepakat dengan kebebasan berpikir yang diusung oleh buku. Selain Nazi rezim Franco di Spanyol juga melakukan hal yang serupa pada 15 Januari 1939. Seusai kekalahan dari pasukan nasionalis, sisa-sisa pendukung Franco membakar Pompeu Fabra, perpustakaan utama yang menyimpan berbagai buku dalam bahasa Catalan. Beberapa sejarawan mencatat hal ini dilakukan sembari meneriakan kalimat "¡Abajo la inteligencia!" atau semacam Matilah Para Pemikir!

Lantas mengapa buku yang merupakan benda diam ini sangat ditakuti oleh sebuah rezim? Para snobs boleh berdalih, membela dan membual bahwa buku adalah sumber pengetahuan. Sebuah medium yang membawa pecintanya keluar dari kungkungan kebodohan seperti yang digambarkan dalam “orang-orang gua” dalam kisah Plato. Tapi buku sebenarnya hanyalah pemantik. Ia memberikan sebuah perspektif baru, yang seringkali, mampu mengoyak tatanan saklek dari masyarakat yang kepalang malas.

Ray Bradbury menggambarkan imaji masyarakat ini dengan baik dalam buku distopia miliknya Fahrenheit 451. Guy Montag tokoh utama dari buku ini adalah representasi dari pemerintah. Ia adalah fireman yang bertugas membakar seluruh buku yang dianggap dekaden. Sampai ia bertemu dengan gadis eksentrik Clarice dan “Orang orang yang mengingat” isi buku. Tapi bukan perkara buku yang coba ditekankan Bradbury dalam buku ini. Bagi saya, Ia coba bicara tentang masyarakat yang memilih diam dan aparatus negara yang paranoid.

Buku adalah bentuk lain ingatan. Pada beberapa kasus buku berperan sebagai dissenting opinion yang mengancam tatanan mapan sebuah rezim atau peradaban. Buku Howard Zinn misalnya, A People's History of the United States, merupakan tamparan keras bahwa sebuah peradaban yang terlihat mulia dan gagah dibangun dari kebengisan. Buku Zinn sempat memicu perdebatan panjang para sejarawan karena dianggap sebagai khayalan, omong kosong dan anti Amerika. Seperti yang ditulis Sejarawan Harvard Oscar Handlin di The American Scholar.

Salah satu contoh dari usaha sensor yang dilakukan pemerintah adalah pembentukan Committee on Evil Literature pada 12 Februari 1926 oleh Irlanida. Komite ini bertugas untuk memberangus, menghadang dan menyensor segala bacaan yang berpotensi atau dianggap merusak tatanan sosial. Seperti buku tentang praktik aborsi medis, sastra yang menyiratkan praktik seks secara vulgar sampai iklan krim bulu pubik. Salah satu buku yang terkenal adalah karya James Joyce, Ulysses, sempat dilarang karena pada bab XVII di akhir buku ini bercerita soal penggambaran Molly Bloom bermasturbasi.

Di Indonesia sendiri praktik penistaan terhadap buku bukanlah hal yang asing. Sejak zaman kesultanan Mataram dan Islam keraton yang membakar kitab beserta ulama non keraton, telah dilakukan. Pemerintah kolonial Belanda juga memberlakukan pelarangan terhadap bacaan yang dianggap mengganggu ketertiban. Salah satu yang masyur adalah pelarangan pamflet Soewardi Soerjaningrat berjudul Als Ik eens Nederlander was.

Sensor Pemerintah Kolonial belanda berlanjut dengan memencarakan dan membuang penulis-penulis berbahaya seperti Semaoen, Mas Marco Kartodikromo dan Darsono. Pada masa paska kemerdekaan perilaku serupa juga tetap dilakukan. Seperti peristiwa dimana Mahasiswa Universitas Bung Karno membakar buku sebagai bentuk protes terhadap budaya Nekolim pernah terjadi. Serta yang paling baru, juga paling menyedihkan, adalah ketika Gramedia membakar bukunya sendiri karena desakan kaum intoleran.

Tapi di antaranya barangkali zaman Soeharto merupakan era kedigdayaan sensor buku. Hampir semua buku bernada kiri diberangus dan tak mendapat ruang. Salah satu yang kita kenal adalah pelarangan terhadap buku-buku Pramoedya Ananta Toer. Ini menarik karena buku Hoakio di Indonesia karangannya dilarang pada zaman Sukarno dan berujung pemenjaraan Pram. Sementara buku Tetralogi Pulau Buru juga dilarang oleh Suharto. Ia adalah penulis yang dimusuhi dua rezim sekaligus.

Seusai Reformasi pelarangan buku tetap terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Jaksa Aung Muda Bidang Intelejen (JAM Intel) pada 2009 lalu. Dasar hukumnya adalah UU No. 4/PNPS/1963 sebuah undang undang yang kepalang bapuk dan uzur untuk digunakan pada hari ini. Setidaknya ada Lima buku yang dilarang oleh JAM Intek karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Di antaranya adalah Dalih Pembunuhan Masal oleh John Rossa dan Lekra Tak Membakar buku oleh Muhidin M Dahlan.

Tapi manusia yang mencintai buku tidak tinggal diam. Ada upaya-upaya untuk melawan usaha pembungkaman terhadap buku. Salah satunya adalah Pekan Buku Terlarang atau Banned Books Week yang dimulai sejak 1982. Acara ini dilakukan sebagai sebuah respon dari berbagai buku yang dilarang atau diharamkan dibaca di sekolah atau oleh negara. Sejak berdiri terdaftar ada sekitar 11.300 terlarang yang telah dibaca secara publik sebagai usaha perlawanan.

Perubahan baku-pikir (mindset) dari para rohaniawan moderat juga turut membantu perang terhadap pengkerdilan buku. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Paus Paulus ke VI pada 14 Juni 1966 dengan mencabut Index Librorum Prohibitorum. Meski dengan catatan bahwa buku yang ada dalam daftar tersebut tetap memiliki potensi menggoyahkan iman dan merusak akidah. Namun siapapun yang membaca “Tak lagi berdosa dan harus dihukum”.

Usaha melawan pembungkaman buku, meminjam kredo Milan Kundera, adalah upaya melawan lupa. Dalam buku tertulis bagaimana rupa sejarah bisa beragam, bagaimana filsafat bisa menjadi racun yang membebaskan, bagaimana sastra bisa bercerita tentang kebenaran melalui dusta, atau bagaimana sains bisa membunuh tuhan. Membaca buku bisa jadi hanya sekedar usaha membosankan ditengah riuh kegiatan lain. Tapi buku memberikan pencerahan yang barangkali tidak bisa didapatkan dari medium lain. Kecuali, tentu saja, ia hanya menjadi perkakas untuk membuat dusta yang lain.