Rabu, 04 Maret 2015

Mau Apa RUU Kebudayaan?

Praktik seni kontemporer di Indonesia kerap berjarak dengan penonton. Ragam seni seperti seni rupa masih dianggap produk adiluhung yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu. Kebanyakan jatuh pada kategori elite yang tak bisa dinikmati masyarakat kebanyakan.

Pada diskusi bersama Koalisi Seni Indonesia diketahui bahwa pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-undang Kebudayaan. RUU yang masih setengah jadi itu dinilai Jakarta sentris dan tidak berpihak pada kearifan lokal.

Koalisi berharap jikapun ada Undang-undang Kebudayaan, sebaiknya dibentuk sebagai pendorong terciptanya perkembangan kesenian yang lebih baik.

Selama ini Koalisi berusaha menggalang dan mengelola sumber daya, mendorong kehadiran kebijakan publik tentang kesenian, dan distribusi pengetahuan. Saat wacana perihal RUU Kebudayaan muncul, mereka lembaga yang pertama melakukan kajian serius dan mendalam. Undang-undang kebudayaan adalah hal vital dan pokok bagi seniman dan masyarakat seni, karena menyangkut kehidupan mereka sehari-hari.

Koalisi berupaya berperan sebagai fasilitator dan penengah antara seniman, lembaga pemerintah, masyarakat luas, dan penikmat seni secara khusus. Ade Darmawan, seniman dan direktur lembaga seni Ruang Rupa, menilai praktik kesenian ada di mana saja, namun minim apresiasi. “Lantas, jika seni itu penting, seberapa penting kesenian dalam keseharian?” katanya

Pada manifesto Koalisi Seni Indonesia, mereka percaya seni penting dalam kehidupan sehari-hari. Usaha memberikan penghargaan terhadap seni merupakan penghargaan terhadap kehidupan untuk peningkatan kualitas hidup. “Seni seharusnya tidak berjarak,” kata Ade Darmawan.

Koalisi percaya dengan ikut memelihara iklim kreativitas dan inovasi hari ini akan melahirkan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif di hari depan. Apa yang mesti dilakukan dan dibahas dari fakta ini?

Kegiatan artistik kreatif merupakan bentuk kesenian juga. Anton Ismael, praktisi pendidikan fotografi, mengatakan ada anggapan seni tidak penting bagi keseharian masyarakat. Yang penting adalah proses dalam kesenian. “Ada kebanggaan dari masyarakat awam saat ikut dalam proses kesenian,” katanya.

Menurut Anton, seni melahirkan refleksi atas hidup dan kebanggaan bagi orang yang melakukannya. Kebanggaan lahir dari karya yang dikembangkan dari proses belajar dan dihargai. Seni tidak terbatas pada ragam tradisional yang dipahami selama ini, seperti lukisan, patung, dan pertunjukan. Tapi seni-seni rakyat yang bisa dilihat sehari-hari, seperti kain penutup warung pecel lele, iklan wartel, iklan agen pulsa, atau bahkan lukis tangan poster film.

Andi Rharharha, seniman kontemporer, menyebut seni sebagai akses terhadap kesadaran. Mereka menjadi bagian dari masyarakat. Ia tidak boleh jauh dari keberadaan sekitarnya. Menjadi kontribusi sosial dan sekitarnya. “Melalui seni bisa membuat pelakunya kepada siapa pun dan mendekati siapa pun yang ada di sekitarnya,” katanya.

Ia menyebutkan contoh, anak-anak butuh ruang baru untuk berekspresi melalui kesenian. Namun tetap ada kendala di mana masyarakat tidak bisa menerima praktik kesenian.

Koalisi juga berperan sebagai penengah ketika praktik kesenian berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Kerap kali ada kesalahpahaman antara seniman, praktik seni, dan masyarakat yang belum memahami kesenian sebagai bentuk aktualisasi diri. Ismal, pegiat Jatiwangi Art Factory, pernah mengalami hal lucu ketika memperkenalkan seni kepada masyarakat. “Kami dituduh zionis, karena banyak bule yang datang ke desa,” katanya.

Ismal menyadari apresiasi seni masyarakat masih rendah dan mengangap kesenian hanya hiburan yang tak perlu dianggap keberadaannya. Jatiwangi Art Factory yang bergerak di masyarakat di sekitar pabrik masih menganggap kesenian sekadar waktu luang. Menurut dia, perlu waktu untuk memperkenalkan dan mengapresiasi seni sebagai praktik kebudayaan.

Hasilnya luar biasa, 16 desa di Jatiwangi menjadi satu komunitas utuh dan kesadaran kolektif.

Koalisi berusaha merangkul seluruh komunitas seni untuk bekerja sama. Selain advokasi, mereka melakukan advokasi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kesenian. Seperti mengkritisi wacana pembentukan Komisi Perlindungan Kebudayaan yang tercantum dalam Pasal 74 hingga Pasal 82 RUU Kebudayaan yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada diskusi “RUU Kebudayaan: Menjamin atau Menyandera”, Ketua Pengurus Koalisi Seni Indonesia Abduh Aziz menuturkan, kekayaan budaya tidak pernah dijadikan aset utama dalam proses pembangunan. Berdasarkan kajian Koalisi, RUU tersebut justru memperlihatkan pengakuan bahwa kebudayaan Indonesia sangat rentan terhadap “hantu” globalisasi.

Dalam analisis Koalisi,  RUU tersebut menempatkan pemerintah sebagai pemeran utama semua aspek pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga pengendalian. “Selama ini jantung dari gerak kebudayaan berada di tengah masyarakat melalui inisiatif dan kreativitas,” kata Abduh.

Padahal, selama ini kesenian lokal dan praktik kesenian di komunitas justru menjadi perekat identitas kultural masyarakat. Tiap kesenian punya nilai dan kebudayaan sendiri, sehingga kesadaran bahwa masyarakat lokal punya nilai penting diketahui.

Koalisi Seni Indonesia bersama kelompok praktik kesenian berusaha menggugat dan meminta gar RUU Kebudayaan ditinjau kembali dan dibahas secara hati-hati. Jangan sampai muncul sebagai undang-undang yang asal jadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar