Perempuan Bikini dan Femen.

Semalam saya berdebat agak panjang dengan seseorang perihal tulisan saya yang mengkritik lingkar studi ciputat. Dalam perdebatan itu, si pria mengatakan ada standar ganda dalam tulisan saya. Jika kelompok perempuan Femen bebas telanjang dada memprotes sesuatu, kok mahasiswa ciputat tadi tak boleh menggunakan beha untuk melakukan protes.

Perdebatan itu menemui jalan buntu, karena frekuensi berpikir kami berbeda. Saya mengatakan bahwa gerakan Femen punya konteks politik, sosial historis yang sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan lingkar studi ciputat. Femen juga memiliki garis idiologi yang sangat radikal tapi punya akar intelektual, yang anda boleh tak setuju, dalam perihal perjuangan perempuan.

Sebelum menghakimi Femen, saya menawarkan orang itu untuk melakukan riset, tentang akar historis politis dan sosial dari gerakan Femen. Karena jika hanya menilai gerakan ini berdasarkan foto dan teks teks yang mereka bawa tentu akan ada bias atribusi, bias pemahaman dan juga bias tafsir. Mengapa femen itu ada? Apa yang mereka perjuangkan? Dan bagaimana cara mereka berjuang? Tiga pertanyaan ini sebenarnya bisa memberikan kita pemahaman awal tentang Femen dan yang paling penting anda tidak harus setuju.

Saya mengkritisi tendensi misoginis yang dilakukan oleh Lingkar Studi Ciputat terhadap perempuan. Konteksnya adalah penggunaan atiribut beha untuk menunjukan bahwa pemerintah hari ini lemah dan penakut. Misoginisme secara sederhana adalah tindakan yang secara sadar merendahkan posisi perempuan. Menggunakan atribut pakaian dalam untuk menyebut pemerintah hari ini seperti perempuan lemah, saya kira, adalah bentuk misoginisme.

Dalam perdebatan semalam juga muncul persoalan perihal bikini yang membuat saya sadar, bahwa, masih ada orang orang yang masih menggunakan sentimen moral-agama utuk melakukan penghakiman. Bahwa perempuan yang memakai bikini adalah perempuan nakal, yang mengumbar auratnya dan tidak tahu malu. Logika inilah yang kemudian melahirkan rape culture semacam "Ya gimana ga diperkosa wong teteknya kemana mana," atau "Ya pantes diperkosa wong pakai celana gemes," seolah secara naluriah tiap lelaki adalah mahluk lemah yang tunduk pada naluri libidonya.

Logika kusut yang senafas sebangun dengan logika pemerkosa ini yang saya kira mengerikan. Perempuan masih dianggap sub manusia, ia tidak punya ruang ekspresi berpendapat dan dianggap subordinat. Nilai nilai dan norma yang ada disusun oleh lelaki untuk kemudian dipaksakan dipakai serta diatribusikan kepada perempuan. Seperti perempuan itu harus lemah lembut, menutup diri, pintar masak, gak usah tinggi sekolah, suaranya gak boleh keras dan sebagainya dan sebagainya.

Perempuan semestinya memiliki kebebasan untuk memakai apa yang ia mau, berpikir apa yang ia anggap benar, dan melakukan apapun yang ia sanggup capai. Semua boleh dilakukan dengan bebas dengan batasan yang bisa kita sepakati bersama, seperti consent dan hak asasi manusia. Memakai bikini atau tidak, memakai jilbab atau tidak adalah hak individu, pilihan yang memiliki resikonya masing masing.

Seorang perempuan tak boleh dipaksa memakai jilbab jika ia tidak ingin, sama juga dengan seorang perempuan tak boleh dipaksa melepas jilbab yang ia kenakan. Moralitas memiliki keterbatasan, tapi kemanusiaan saya kira tidak. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang berhak menjalani keyakinan agamanya. Melarang perempuan berjilbab tak bisa dibenarkan, bahkan jika ia menggunakan argumen penindasan keyakinan, kalau ia pilihan sadar mengapa dilarang?

Beberapa waktu lalu saya berjumpa dengan kyai Husein Muhammad dari Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Cirebon. Dalam perbincangan bersamanya saya belajar tentang bagaimana seorang muslim berpihak dan berpikir dalam kerangka gender. Kyai Husein berkata bahwa sebuah kota, juga negara, baru bisa dianggap sejahtera dan maju apabila perempuannya bisa keluar rumah pada malam hari tanpa rasa takut akan diperkosa.

Kyai Husein juga bicara tentang gender mainstreaming, yaitu pemikiran yang menempatkan pemahaman gender dalam tiap pengambilan keputusan baik kebijakan publik maupun ruang lingkup personal seperti dalam keluarga. Ia bilang bahwa negara akan maju dan menjadi baik apabila dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik, perempuan diajak serta berpikir alih alih menjadi objek kebijakan.

Perempuan semestinya tidak ditempatkan sebagai warga negara kelas dua, atau kelompok subordinat atau menjadi objek kekang norma. Mereka selayaknya menjadi rekan setara dalam berpikir, bertindak dan bekerja. Selama hidup mereka masih didikte melalui peraturan dan standar kepatutat lelaki, mereka akan tetap jadi kelompok yang rentan dilecehkan dan ditindas.

Pada satu titik saya percaya perempuan tidak harus selalu dibela, mereka bisa membela dirinya sendiri. Namun ada beberapa hal yang terus menerus dilakukan untuk mencapai pemahaman bersama tentang kesadaraan gender. Beberapa orang yang saya temui enggan belajar tentang kesetaraan gender atau feminisme karena stigma negatif yang melekat. Misalnya feminis pasti perempuan, feminis benci laki-laiki, lelaki yang belajar feminis cenderung mencari-cari kesalahan, anti agama, anti pernikahan dan yang paling buruk menjadi feminis artinya menolak agama.

Kesalahpahaman ini muncul karena bias media terhadap pemberitaan perjuangan perempuan. Pada pemberitaan protes kelompok Femen yang terjadi di Prancis kemarin misalnya. Media lebih menekankan pembahasan “Telanjang di acara keagamaan,” ketimbang membahas “Mengapa Femen melakukan protes di acara yang dibuat oleh kelompok islam,”. Bias media yang diperparah dengan tendensi misoginis membuat perjuangan perempuan mengalami reduksi dan yang lebih buruk sentimen negatif.

Tidak semua mereka yang mengadvokasi kesetaraan gender pasti feminis, jika dimaknai membela kelompok perempuan saja. Kesetaraan gender berusaha mengakomodasi kebutuhan dan juga memperjuangkan hak setiap gender yang ada. Tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial, hak asasi manusia dan kebutuhan bersama semestinya bukan tanggung jawab satu jenis kelamin. Ia merupakan masalah bersama yang semestinya dihadapi dan ditangani bersama.

Dalam satu studi yang dilakukan di Swedia menunjukan bahwa dengan melakukan perumusan kebijakan berdasarkan kesadaran Gender, pemerintah bisa membuat kebijakan dengan prioritas yang memenuhi tiga kategori seperti hak, efisiensi dan pelayanan prima. Melalui metode yang disebut dengan gender mainstreaming, pemerintah Swedia menjamin bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan memberikan tiap warga negara akan layanan sesuai dengan kebutuhan individual, tanpa mengalami distorsi oleh prasangka, kebebalan dan stigma.

Kesetaraan gender semestinya juga berusaha mengadvokasi kelompok dengan pilihan ekspresi gender yang ada namun dipinggirkan keberadaannya di masyarakat. Kesetaraan gender dalam konteks ini mewujudkan ide kemanusiaan yang universal dalam menjamin hak setiap manusia apapun pilihan ekspresi gendernya, seperti kelompok transgender, androgyn, genderqueer, atau bahkan yang genderneutral. Sederhananya kesetaraan gender mestinya dipahami sebagai perjuangan hak asasi manusia yang utuh ketimbang memperjuangan hak satu jenis kelamin saja.