Mengajak Untuk Tidak Golput

Salah satu guru jurnalistik saya, Farid Gaban, memutuskan untuk menulis sebuah esai pendek mengapa ia memutuskan tidak mencoblos. Kami berdua telah berbulan-bulan berdiskusi dan berdebat perihal apa dan mengapa demokrasi kita tidak sekedar pemilu. Pada satu titik kami berdua sepaham, bahwa praktik kerja politik tidak melulu soal pemilihan umum, tapi juga menyoal kebijakan publik, akuntabilitas anggaran negara dan juga sistem birokrasi yang baik. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tolak dari apa yang ia sampaikan dalam artikelnya itu.

Mas Farid menyebut bahwa sistem kepartaian dan pemilu di era reformasi pada dasarnya adalah kelanjutan, bukan perubahan dari sistem Orde Baru. Sistem yang menindas kesadaran politik warga negara dan memberi peluang pada oligarki. Saya sepakat bahwa sistem kepartaian yang ada saat ini adalah sistem yang menindas, tapi Jokowi adalah pengecualian. Jika pada tradisi Orde Baru calon presiden adalah mereka para pemimpin partai, kali ini Megawati (terpaksa) mendobrak hal ini dengan mencalonkan kader yang sama sekali tak punya ikatan trah Sukarno, kekuatan yang selama ini menjadi barang dagangan PDIP.

Mas Farid selaku jurnalis pasti mengetahui informasi yang berkembang selama beberapa minggu terakhir. Bahwa meski dicalonkan oleh PDIP, Jokowi hampir minim dukungan partai. PDIP kehabisan tenaga dan dana saat pemilu caleg. Inisiatif kreatif dan kerja dukungan selama kampanye Pilpres, jika saya boleh sesumbar, hampir 80% merupakan kerja-kerja inisiatif relawan. Sesuatu yang belum pernah ada dalam tiga dekade penguasan rezim Orde Baru. Generasi muda seumuran saya, para seniman, pekerja kreatif bahkan pelaku Golput kelas berat memutuskan untuk turun dan ambil bagian.

Bagi saya ini adalah harapan. Bahwa kita boleh tidak percaya pada partai, tapi ada sosok yang kinerjanya telah ada dan terbukti. Bahwa ada orang-orang yang bukan kader partai ambil bagian dalam proses politik menghadang kebangkitan rezim yang pernah ditumbangkan reformasi. Bagi saya ini satu dari sekian alasan mengapa kita jangan golput dan memaksimalkan satu hak kita (bukan satu satunya hak) dalam berpolitik untuk mendukung calon yang bersih dan berintegritas.

Sebagai penulis isu hak asasi manusia, khususnya kebebasan berkeyakinan bagi kaum minoritas, telah menjadi kepedulian saya sejak lama. Trend kekerasan terhadap keyakinan semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Setara Institute dan Wahid Institut. Mereka menilai ada trend berbeda dalam kekerasan berdasarkan agama.  Laporan Pemantauan SETARA Institute tentang kondisi diskriminasi terhadap kaum minoritas keyakinan di Indonesia menunjukan bahwa kondisi kebebasan beragama masih belum terjamin.

Terdapat banyak pelanggaran dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kaum minoritas. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 1945. Jaminan yang sama juga tertuang dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, politik pembatasan terhadap hak ini masih terus terjadi, baik menggunakan Pasal 28J (2) UUD Negara RI 1945 maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya yang diskriminatif.

Laporan pemantauan terdahulu sejak tahun 2007 menunjukkan bahwa kondisi kaum minoritas beragama di Indonesia semakin memburuk. Absennya negara dalam hampir seluruh peristiwa pelanggaran, impunitas atas pelaku pelanggaran, pembiaran tindakan-tindakan pelanggaran, dan penelantaran para korban pelanggaran adalah alasannya. Pew Forum, lembaga riset yang berbasis di Washington DC, menaruh Indonesia dalam kategori "sangat tinggi" perihal social hostilities index (indeks mara bahaya sosial) yang melibatkan agama. Berdasarkan hasil riset 2010 Indonesia berada di peringkat ke-15 dari 197 negara.

Human Rights Watch melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatra, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Mereka termasuk 71 korban kekerasan dan pelanggaran, maupun ulama, polisi, jaksa, milisi, pengacara dan aktivis masyarakat sipil. Hasilnya sungguh mengejutkan, beberapa pejabat daerah sering menyikapi pembakaran atau kekerasan dengan justru menyalahkan korban minoritas.

Saya pun membandingkan bagaimana kedua calon presiden tersebut dalam perlindungan dan komitmen terhadap kaum minoritas. Prabowo dalam manifesto partainya menyebut Pengadilan HAM adalah sesuatu yang berlebihan, mereka bahkan mengatakan akan memberlakukan pemurnian agama. Sesuatu yang mirip dengan ide-ide partai nazi tentang kemurnian ras. Belum lagi pernyataan dari sekjend PKS, selaku sekutu Prabowo, mengatakan akan menertibkan Ahmadiyah dan Syiah karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Dua alasan tadi sudah lebih dari cukup bagi saya untuk menolak calon nomor 1 sebagai presiden. Lantas bagaimana dengan nomor 2? Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menunjukan dan konsisten berkomitmen untuk memberlakukan toleransi pada umat beragama. Ia merangkul segala golongan, baik islam mazhab sunni, islam mazhab syiah, kristen, katolik, dan sebagainya untuk bekerja sama dalam perbaikan. Lurah Susan dan Ahok (Ya beliau kader Gerindra namun tak mengubah fakta bahwa Prabowo didukung kaum intoleran) sebagai dua bukti konsistensi itu.

Mas Farid seperti juga kawan saya yang lain, masih mempersoalkan orang-orang yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden saat ini. Mas Farid berkata bahwa, pemilihan presiden ini juga bukan persaingan "yang baik melawan yang jahat" atau "Orde Reformasi versus Orde Baru". Lihatlah: hampir semua partai, ormas dan kelompok penekan (pengusaha, pengaruh asing) bermain di kedua kubu, baik Prabowo maupun Jokowi.

Mas Farid menyebut bahwa saat ini adalah era politik yang pragmatis. Kehilangan gairah ideologi, minim kesadaran demokrasi yang substansial, dan karenanya melempem dalam mendorong perubahan signifikan di era Reformasi. Tapi saya kira Mas Farid abai tentang fakta bahwa Jokowi telah melahirkan satu generasi baru yang kreatif dan peduli politik. Mereka mungkin tidak idiologis dan tidak paham dengan substansi demokrasi, tapi Jokowi melahirkan ribuan anak muda yang mau bekerja dengan kreatifitas mereka tanpa dibayar.

Apa yang terjadi di GBK beberapa waktu lalu bukan People Power. Saya lebih percaya itu adalah power of Hope. Ribuan orang datang tanpa dibayar, sebagaian besar dari mereka non partisan partai. Tentu banyak dari di antara mereka yang datang untuk menonton konser. Tapi jika anda datang dan melihat kerumunan orang tanpa bendera partai, hanya bendera Slank, wajah Jokowi, dan bermacam rupa kaus kreatifitas relawan. Anda akan bergetar dengan harapan perubahan.

Jokowi bukan mesiah yang akan mengatasi semua masalah. Lebih dari itu ia cuma pedagang mebel yang pernah dipercaya sebagai walikota dan gubernur. Dua jabatan yang membuat ia memperoleh banyak penghargaan. Apakah ini kerjanya sendiri? Saya kira seluruh prestasi tadi adalah kerja keras dari staf dan para rekan kerja Jokowi. Jokowi hanya membantu memperbaiki keadaan yang tak baik menjadi baik, yang tak efektif menjadi efektif dan tepat guna mengatasi problem setelah membaca masalah.

Jokowi tidak sempurna, seperti yang mas Farid katakan. Saya setuju bahwa dibalik Jokowi ada juga pelaku kejahatan kemanusiaan, bahwa dibalik Jokowi kemungkinan ada cukong pengusaha dan kepentingan asing yang bermain. Bahwa pada barisan Jokowi tidak sempurna, ada taipan media yang menggunakan frekuensi publik semaunya. Adapula pemimpin partai yang tak becus mengurus TKW. Tapi pada barisan Jokowi mereka yang menjadi tertuduh penjahat kemanusiaan, yang menjadi cukong MP3Ei bukanlah Capres atau Cawapres. Mereka sekedar menjadi pendukung saja.

Saya ingat membaca pada satu buku kecil, jika satu kaki terinfeksi tetanus dan membusuk. Maka cukup kaki saja yang diamputasi untuk menyelamatkan nyawa seluruh badan. Tapi jika yang infeksi dan menjadi sumber masalah adalah kepala. Maka apa boleh bikin, kita tak bisa berbuat apa-apa selain mengkonsumsi obat berat dengan efek samping yang brutal dan berbahaya.

Apakah Jokowi pasti akan menuntaskan kasus Pelanggaran HAM yang ada di Indonesia? Saya tidak bisa memberikan jaminan itu. Yang jelas ia telah berkomitmen, sejauh ini komitmennya banyak yang terbukti dan berbuah baik. Bayangkan jika anda meminta penuntasan kasus Pelanggaran HAM kepada calon yang menganggap bahwa pengadilan HAM itu tak perlu dan berlebihan? Ibarat meminta Pakar Teori Loop Quantum Gravity mempercayai Strings Theory. Mustahil.

Jika Jokowi terpilih, tugas pertama para relawan dan pendukung Jokowi adalah menjadi oposisi yang mengawasi segala kebijakan yang ia janjikan. Kita bisa membidik dan menuntut agar kasus pelanggaran HAM diusut tuntas, meminta agar para pelakunya diadili. Apakah bisa selesai dalam satu dua hari? Saya kira tidak, Julia Gillard adalah perdana mentri Australia yang meminta maaf kepada kelompok Aborigin setelah empat dekade. Proses demokrasi adalah proses menjadi dewasa dengan tertatih tatih. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali ada pengadilan HAM.

Kita tidak sedang memilih lesser of two evils. Apakah dengan memilih Jokowi sama dengan mendukung AM Hendropriyono dan Wiranto? Bagi saya tidak. Ini adalah perihal memilih Prabowo atau Jokowi. Saya belajar dari proses kemajuan Surabaya yang dipimpin Walikota Risma saat ini. Ketika pencalonannya Risma kerap dianggap sebagai perpanjangan dari rezim sebelumnya. Tapi toh kota bisa melihat, ia melawan rezim buruk yang mendukungnya dan mampu mengubah Surabaya menjadi satu kota terbaik di Indonesia.

Saya percaya golput adalah hak individu. Ada banyak orang yang saya kenal golput bukan semata karena mereka muak dengan parpol. Mereka Golput karena kesadaran politik yang lahir dari pengalaman berdialektika selama bertahun tahun. Mereka mengorganisir rakyat, memberikan kesadaran kelas dan memberikan keterampilan kemandirian hidup tanpa bantuan negara. Hingga kemudian menyadari bahwa toh dengan usaha sendiri ia bisa memberbaiki keadaan tanpa bergantung pada negara.

Saya tidak akan memaksa Mas Farid atau siapapun yang memutuskan Golput untuk memilih. Itu adalah hak politik anda sekalian. Saya tak menjalani hidup anda dan tak alasan mengapa anda memutuskan golput. Bahwa dengan memilih bisa otomatis mengubah keadaan memang adalah kenaifan, tapi dengan memilih dan berpartisipasi mendukung jokowi. Anda turut ambil bagian dalam kerja memperbaiki keadaan.

Jika ia mbalelo? Singsingkan lengan baju, kita turun ke jalan, sekali lagi.