Menakar Regulasi ala Nazi di Jawa Barat

Pada 20 Januari 1942 di vila Wannsee, Jerman, beberapa pejabat tinggi Nazi memulai rapat penting yang kelak akan dikenal sejarah sebagai embrio Genosida. Dalam pertemuan itu dihasilkan perumusan sistematis yang bernama  die Endlösung der Judenfrage atau “solusi akhir” yang hendak digunakan untuk mengatasi masalah yahudi. Di dalamnya ada kengerian yang tak terperi bahwa dalam satu tahun seluruh bangsa Yahudi akan dimusnakahkan melalui kamar gas. Setelah sebelumnya mereka diceraiberaikan, dilarang memiliki keturunan, dilarang menikah campur dan dilarang memiliki pekerjaan.

Dalam sejarah manusia kemudian belajar untuk memahami bahwa Hollocaust terjadi akibat keacuhan. Dunia terlambat menyelamatkan bangsa yahudi yang terlanjur terbantai. Kematian manusia terjadi seperti sebuah kewajaran. Saya kira genosida atas bangsa ini terjadi bukan hanya karena kedegilan Nazi yang merasa superior. Tetapi juga karena ketidakpedulian bangsa disekitarnya atas apa yang terjadi dengan bangsa yahudi. Meminjam kata-kata Einstein, tragedi terjadi seringkali karena sikap diamnya orang baik.

Ketidakpedulian, bagi saya, adalah sumber segala masalah. Ia bisa menjelma menjadi apa saja. Rasisme, korupsi, dan juga tindak kekerasan pada kelompok minoritas. Apa yang dilakukan Nazi adalah sedikit potret dari itu semua. Ketidakmampuan sebagian bangsa Jerman menerima kekalahan perang dunia I membuat mereka mencari kambing hitam. Lantas lahirlah tulisan-tulisan yang menebar anti semitisme. Bangsa Jerman yang malu dan kalah ogah mencari tahu kebenaran tulisan tersebut. Sehingga lahrlah tragedi yang kita kenal sebagai Holocaust.

Kejahatan seringkali terjadi bukan karena kebencian. Ia lahir karena kita tidak mau tahu. Di rumah saya memiliki ibu yang penyayang, kakak yang rajin membaca kitab agama dan ayah yang rajin sholat di masjid. Namun kesalihan normatif semacam ini tak membuat mereka menjadi orang yang bisa menerima perbedaan. Mereka memiliki pandangan sempit tentang bagaimana sebuah keyakinan, dalam hal ini islam, mesti dijalani. Islam yang benar adalah islam yang tunggal bukan yang multi tafsir. Hasilnya adalah pesudo relijiusitas yang melahirkan kebencian sektarian.

Ibu saya yang penyayang bisa berubah menjadi kejam membenarkan kekerasan pada ahmadiyah karena perbedaan tafsir. Kakak saya yang cerdas bisa berubah menjadi seorang fasis ketika berhadapan dengan pemahaman kaum syiah. Ayah saya yang rajin ibadah itu bisa berubah menjadi barbar ketika mendengar adanya pembangunan gereja baru. Bagi mereka menjaga kemurnian agama adalah hal yang mutlak dilakukan.

Isu sektarian lahir karena kita kurang berusaha memahami keberadaan liyan yang berada di luar kita. Keterasingan membuat kita merasa perlu menjaga diri. Perlu untuk membangun dinding pembatas bahwa kita adalah kelompok murni dan memiliki klaim atas kesucian. Lantas dari sini fasisme muncul, klaim melahirkan perasaan otoritas tertinggi yang berusaha menegasikan kelompok lain. Dalam banyak hal ia melahirkan kebencian.

Di Indonesia ketidaktahuan seringkali melahirkan tragedi. Kita tentu ingat pembasmian eksponen PKI, pembantaian Santa Cruz di Timor Timur dan pemberlakukan DOM di Atjeh. Negara dalam hal ini merupakan aktor utama dalam menyebarkan kengerian. Meski bangsa ini telah keluar dari belenggu orde baru. Namun mentalitas tiran yang anti perbedaan masih saja dipelihara.

Salah satu contoh terkini adalah apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat melalui Peraturan Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di propinsinya. Akibat perda yang diteken 3 Maret 2011 tersebut  ratusan anggota JAI menjadi korban. Tak hanya harta benda yang hilang bahkan tragedi Cikeusik pada 6 Februari lalu mengakibatkan 3 orang anggota JAI meninggal dunia.

Dalam salah satu laporannya Wahid Institute mencatat bahwa Jawa Barat merupakan propinsi dengan tingkat kekerasan sektarian yang paling tinggi. Kekerasan kepada anggota JAI dan GKI Yasmin merupakan beberapa dari kasus yang seringkali luput diperhatikan. Posisi negara dalam hal ini pemda dan pemprov tak pernah jelas. Mereka membiarkan saja kelompok paramiliter berlabel agama beraksi menjadi seorang penjagal.

Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Gubernurnya bukan hanya gagal melakukan fungsi perlindungan terhadap masyarakatnya, lebih dari itu, ia menjadi bagian dari sistem yang melakukan pemusnahan. Selain mengeluarkan peraturan daerah yang inkonstitusional, Ahmad Heryawan juga membuka jalan bagi kelompok tertentu melaksanakan syiar kebencian. Hasilnya adalah penindasan bagi kaum Ahmadiyah yang dilegitimasi oleh peraturan konyol tersebut.

Misalnya pada 12 Nopember lalu ratusan massa dari Forum Silaturahim Umat Islam memaksa KUA Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, untuk tidak mengesahkan pernikahan dua anggota Ahmadiyah. Massa dari FSUI menganggap bahwa kedua mempelai bukanlah orang islam, oleh karenanya mereka tak boleh menikah secara islam dan disahkan oleh KUA setempat. Bagi saya apa yang dilakukan ormas ini adalah sebuah kekonyolan yang maha garing.

Tindakan FSUI ini mirip dengan hal yang dilakukan Reichsmarschall Hermann Göring melalui Wannsee Protocol. Secara sistematis pejabat tinggi nazi itu melakukan pemusnahan etnis dengan melarang pernikahan sesama Yahudi dan memaksa pasangan yahudi non yahudi untuk berpisah. Hal ini dilakukan dengan harapan suatu saat bangsa yahudi akan habis karena tak mampu berkembang biak.

Dalam kasus kekerasan yang dilakukan organisasi paramiliter berlabel agama, posisi pemerintah haruslah jelas. Pemerintah memiliki otoritas untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minortias. Mereka, dalam hal ini Ahmadiyah, harus dilindungi hak dan kehidupannya. Bukan hanya karena klaim menegakkan amar ma’ruf nahi munkar pemerintah lantas gentar dan ketakutan.

Keberagaman adalah niscaya. Pemerintah sebagai unit terbesar dalam sebuah negara berhak menyaomi hal itu. Apalagi dengan kredo Bineka Tunggal Ika seharusnya mereka bisa menyadari bahwa kemajemukan di negara ini adalah hal yang tak bisa dihindari. Pemerintah semestinya tak boleh mendiskreditkan satu kelompok masyarakat. Apalagi melakukan tindakan pemusnahan secara sistematis dan terlembaga.

Penindasan kepada jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat tak berhenti sampai disini. Penghentian kegiatan donor darah yang dilakukan jemaah Ahmadiyah di Masjid An Nashir, Bandung oleh Kesbangpol-linmas pada 22 Nopember kemarin sudah keterlaluan. Kesbangpol-linmas berpendapat apa yang dilakukan oleh jemaah Ahmadiyah ini melanggar Pergub nomor 12 tahun 2011 tentang pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiayah.

Ada yang menyedihkan disini. Seolah olah darah dari kaum jemaat ahmadiyah menjadi haram. Menjadi sesuatu yang tak boleh dibagikan. Apa yang dilakukan pemerintah Jabar tak lebih baik daripada pemerintahan Nazi yang memberlakukan kebijakan anti semit. Apabila Pergub tersebut tak dicabut saya khawatir penindasan atas jemaah Ahmadiyah ini akan terus terjadi. Bukan tidak mungkin akan meningkat ekskalasinya menjadi lebih brutal.

Masyarakat kita barangkali telah lupa bahwa kekerasan, apapun alasannya, adalah sebuah tindakan barbar. Ia tidak pernah memiliki nilai baik hanya karena alasan membela agama tuhan. Untuk ini saya setuju pendapat almarhum Gus Dur. Tuhan tak perlu dibela, jika ia perlu dibela maka ia tak pantas disembah.

Apa yang dilakukan Pemprov Jabar barangkali hanya potret kecil dari sikap acuh dan ogah peduli yang banyak dilakukan masyarakat negara ini. Mereka nyaman dengan keadaan yang ada sehingga susah menerima perbedaan atau pemikiran baru. Ketika ruang nyaman tadi terusik dengan pendapat asing kita cenderung berusaha melawan ketimbang mencoba mencari tahu dan menerimanya sebagai sesuatu yang alami.