Senin, 15 Juni 2015

Lampu Kuning Ekonomi Kita


Lesunya perekonomian Indonesia menjadi perhatian khusus Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Jakarta. Menurut Enny, bukan tidak mungkin krisis ekonomi seperti pada 1998 atau 2008 kembali terulang di Indonesia. Memang ada perbedaan antara krisis ekonomi 1998 dan saat ini.

“Saat 1998 kepercayaan publik kepada pemerintah sangat lemah. Secara fundamental ekonomi kita saat itu juga sangat lemah, utang luar negeri besar, defisit neraca pembayaran memicu harga-harga naik,” katanya.

Adapun hari ini kenaikan harga-harga lebih akibat salah urus atau pengelolaan kebijakan yang tidak tepat. Kebijakan ekonomi jangka pendek Indonesia tidak pruden. Jika ini diteruskan, bukan mustahil krisis ekonomi kembali terjadi.

Selain salah kelola kebijakan ekonomi, menurut Enny, yang menyebabkan perekonomian kita lesu adalah kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak direspons dengan baik oleh para pelaku usaha. Inilah yang menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan tidak efektif.

Kebijakan yang tidak jelas dan tumpang tindah melahirkan kebingungan para pelaku usaha. Tak ada panduan mengakibatkan mereka lebih memilih tak melakukan apa pun.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru menimbulkan distorsi. Contohnya kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak, yang awalnya untuk memperbesar ruang fiskal. Ruang fiskal ini untuk stimulus dan memang ada jeda, tapi jeda tersebut tidak dikalkulasi dengan tepat.

Distorsi yang terjadi kemudian menaikkan banyak harga komoditas, sementara stimulus fiskal tak jalan. Inilah yang kemudian mengakibatkan ekonomi kita di zona lampu kuning.

Nilai tukar rupiah yang terus menurun akibat rezim devisa bebas juga memperparah kondisi ini. Uang yang keluar dan masuk tak bisa dikontrol dan ditentukan. Dengan adanya rezim devisa bebas, nilai rupiah tergantung pada berapa yang masuk dan yang keluar. Berapa permintaan terhadap dolar dan berapa dolar yang keluar. Inilah yang menentukan nilai tukar.

Jika mau, Indonesia bisa belajar dari Thailand. Hal semacam itu bisa dikontrol, karena permintaan terhadap dolar terbatas dan utang luar negeri Thailand kecil. Masalahnya, utang luar negeri kita besar. Tak ayal, ketergantungan pada impor sangat besar. Otomatis nilai dolar tak bisa dikontrol.

Menurut Enny, jika Bank Indonesia menilai penyebab krisis nilai tukar rupiah lebih pada sentimen, bukan pada fundamental, maka intervensi akan terbatas. Namun, jika sumber daya BI habis untuk intervensi terus-menerus, akan berbahaya.

Rezim keuangan yang liberal dan fluktuasi harga BBM –karena mengikuti harga pasar– juga bisa memantik ketidakstabilan harga-harga kebutuhan pokok. Energi dan pangan merupakan penyumbang terbesar stabilitas harga. “Jadi, pemerintah sendiri yang menciptakan triger untuk ketidakpastian,” ujarnya.

Menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok tidak akan efektif jika hanya melalui imbauan, peraturan presiden, atau operasi pasar. Kita butuh langkah konkret. Masalahnya, selama ini kendalinya ada pada swasta. Akibatnya ada monopoli.

Adakah solusi? Enny menunjuk investasi pada sektor riil. Sebenarnya investasi asing akan positif ketika berdampak pada nilai tambah yang signifikan. Namun, itu bergantung pada bentuk investasi. Jika dalam bentuk penanaman modal, investasi asing punya nilai tambah. Apalagi jika masuk ke sektor yang punya unsur daya saing, seperti industri manufaktur.

Jauh lebih baik jika investasi semacam itu juga masuk ke sektor hulu, industri dasar, dan pertanian. Investasi itu jelas akan meningkatkan produktivitas. Pendek kata, jika investasi masuk sektor riil, dampaknya sangat besar untuk menumbuhkan perekonomian.

Dalam konteks ini, kata Enny Sri Hartati, kelak dalam neraca kita akan punya kewajiban dalam bentuk deviden dan repatriasi devisa. Modal yang keluar kembali dibayarkan pada pemilik modal. Jika investasi itu bisa diekspor, hal ini tidak akan berisiko pada perekonomian kita.

Sebaliknya, jika investasi asing masuk dalam bentuk padat modal dan industri yang bahan bakunya dari impor, Indonesia yang akan tekor. “Kewajiban valuta asing yang kita bayarkan akan lebih tinggi daripada valuta asing yang diterima.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar