Tionghoa dan Media Kita

Ketika Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan protes terhadap kelompok Asing dan Aseng, saya sadar ada yang salah dari pertanyaan ini. KAMMI menggugat kelompok yang dianggap membuat pribumi tertindas. Asing merujuk kepada negara/pemerintahan asing yang melakukan intervensi ekonomi di Indonesia, sementara Aseng merujuk kepada kelompok minoritas Tionghoa yang dianggap memiliki kekuasaan besar dalam bidang ekonomi di Indonesia.

Bahwa orang-orang terkaya di Indonesia sebagaian berasal dari kalangan etnis Tionghoa tidak linier dengan mengatakan bahwa seluruh etnis ini punya kekuasaan dalam bidang ekonomi. Ada lubang besar logika dan keacuhan dari gagasan yang coba ditawarkan KAMMI. Saya curiga mereka kurang membaca, kurang riset, atau pada satu titik bebal untuk tidak mau peuli bahwa etnis Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu kelompok paling rentan dalam sejarah nusantara.

Apa sebenarnya yang menjadi akar dari sentimen rasial terhadap etnis tionghoa di Indonesia? Beberapa mengatakan bahwa etnis Tionghoa menguasai akses terkait sumber ekonomi di Indonesia, kekayaan mereka disejajarkan dengan jutaan orang miskin di Indonesia, juga wacana pribumi lawan pendatang merupakan sedikit dari beberapa alasan yang menjadikan mereka seolah benar untuk ditindas. Padahal dari catatan sejarah yang ada, kelompok etnis Tionghoa telah ada di nusantara sejak lama dan telah mengalami berbagai kekerasan selama ratusan tahun.

Dalam Jakarta: Sejarah 400 tahun karya Susan Blackburn menulis bahwa masyarakat tionghoa sudah ada sejak 1700an. Apakah saat itu mereka sudah makmur? Tentu tidak, sebagai warga kelas dua, orang tionghoa dipajak sangat tinggi oleh orang Belanda, dibenci pribumi karena dianggap membantu orang asing. Salah satu tragedi paling awal yang pernah tercatat dan berkaitan dengan etnis Tionghoa di Indonesia adalah peristiwa 10 Oktober 1740. Saat itu gubernur jenderal Adrian Volckanier mengeluarkan surat perintah: bunuh dan bantai orang-orang Cina. Tercatat sekitar 10.000 orang Tionghoa mati dan konon membuat Sungai Angke jadi merah.

Dalam konteks yang lebih modern ada dua peristiwa diskriminasi dan kekerasan yang sangat keji terjadi terhadap tenis Tiongoa. Pertama adalah pembantaian terhadap 30.000 orang etnis Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat pada 1967 atas nama PGRS/PARAKU. Elsam menyebut terjadi pembersihan etnis dalam peristiwa ini, sementara dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng, 1977, disebutkan setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi di Pontianak dan 43.425 orang di antaranya direlokasi di Kabupaten Pontianak.

Selanjutnya tentu saja peristiwa kerusuhan 1998. Saat itu etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, penjarahan dan diskriminasi hebat. Gejala Sinofobia ini merupakan buntut dari kesenjangan ekonomi dan kebencian berdasar prasangka kepada etnis Tionghoa. Saat peristiwa ini terjadi banyak perempuan-perempuan Tionghoa yang diperkosa, tokonya dibakar dan usaha milik mereka dirusak. Kasus ini tak pernah selesai sampai hari ini dan pelakunya tak pernah diusut. Namun sebenarnya apa yang mendasari kebencian ini?

Media adalah salah satu alat yang paling efektif untuk menyebarkan idiologi dan pandangan kelompok. Pemerintah dalam hal ini kemudian melakukan usaha konstruksi terhadap kelompok etnis Tionghoa melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967. Surat itu adalah upaya penyeragaman penyebutkan kelompok etnis “Tionghoa” yang dianggap mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, menjadi “Cina” yang dianggap lebih “dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia.”

Setelah peristiwa G30S PKI, etnis Tionghoa juga mengalami banyak diskriminasi. Hal ini karena mereka dianggap memiliki paham serupa dengan negeri asal mereka Republik Rakyat Cina yang berhaluan komunis. Sampai saat ini, masih ada orang yang mengkaitkan etnis Tionghoa Indonesia dengan pemerintah Cina.

Salah satunya dari pribuminews. Media ini menulis bahwa “Mengingat jumlah 10 juta jiwa itu bukanlah suatu jumlah yang sedikit, dihawatirkan menjadi strategi Cina untuk menguasai Indonesia. Secara pelan memasukkan warga negara Cina ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada perannya di sektor-sektor strategis di Indonesia digantikan warga Cina.” Tanpa menyertakan sumber valid bagaimana dan kapan 10 juta orang itu akan datang ke Indonesia.

Relasi pribumi dan pendatang ini semakin absurd ketika ia membawa etnis Tionghoa di Indonesia yang telah ada sejak 1700an. Masih dari pribuminews, media ini melakukan usaha framing terhadap etnis Tiongoa Indonesia dengan mengatakan adanya Cinaisasi. Alasannya? Pembangunan Patung Dewa Guan Shen Di Jun, di Bintan, salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Antara judul berita, konten dan penutup yang dibuat jelas berusaha membentuk satu usaha framing terhadap kelompok etnis Tionghoa.

Indarwati Aminuddin, seorang penulis, pernah menyusun laporan menarik tentang Prasangka Media Terhadap Etnik Tionghoa pada 2002. Laporan itu dengan bernas mengupas dan mempersoalkan sejauh mana pencantuman identitas rasial seseorang relevan dalam laporan/karya jurnalistik? Profiling atau penyosokan menjadi relevan untuk menjelaskan konteks identitas seseorang dalam pemberitaan. Maka Indarwati mengatakan bahwa atribusi yang relevan membantu publik memahami persoalan dengan lengkap. Namun atribusi yang tak relevan justru menciptakan kesan bahwa kesalahan seseorang terkait dengan identitasnya, entah itu suku, agama, ras atau bahasa.

Indarwati lantas memberikan sebuah contoh dari berbagai media di Indonesia yang melakukan profiling terhadap etnis Tionghoa dalam framing berita. Frasa seperti “warga keturunan”dan “pribumi” kerap disandingkan untuk menjelaskan posisi korban dan pelaku. Dalam tulisannya itu Indarwati mengatakan bahwa media sekelas Tempo pernah melakukan profiling dengan tendensi rasis.

Berita yang berjudul “Bye, Bye, Bank Cina Asli. Bye?” edisi 25 Februari-03 Maret 2002, Tempo menuliskan tentang Bank Central Asia yang memiliki akronim BCA. BCA dimiliki oleh Liem Sioe Liong, orang Cina, asli kelahiran Fujian. Atribusi ini dianggap bermasalah karena melalui pemberitaannya itu Tempo menggiring pembacanya untuk berpikir “bahwa BCA adalah bank yang menghidupi orang-orang Cina”. Indarwati menuduh bahwa Tempo melakukan framing karena istilah “Bank Cina Asli” itu bukan sebuah istilah yang bisa didengar di mana-mana hingga Tempo membaptisnya jadi plesetan umum.

Jika Tempo saja pernah melakukan atribusi yang tidak perlu, bayangkan media-media yang lainnya? Tak perlu susah untuk melacak berita-berita dengan tendensi negatif di media online. Cukup ketik kata cina dan pribumi di mesin pencari, akan ada banyak berita-berita yang melakukan framing negatif terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia. Anda bisa membaca kata cina akan memiliki atribusi tambahan seperti kafir, maling, dan kristen. Mengapa kristen? Karena agama ini adalah agama mayoritas yang dianut oleh etnis Tionghoa di Indonesia.

Pada saat pemilu 2014 media media yang berlabelkan “islam” kerap melakukan penyerangan terhadap etnis Tiongoa. Media seperti VOA-Islam, Nahimungkar, dan Suara Islam dengan keras melakukan pemberitaan dengan tendensi negatif. VoA-Islam pernah menuliskan “Kebobrokan dan kehancuran moral  dan sosialpun selalu di mulai oleh orang-orang Cina,” namun tidak menyertakan bukti kongkrit terhadap tuduhannya itu.

Saat pemilihan Gubenur Jakarta, Suara Islam menurunkan wawancara bersama Roma Irama dengan judul yang tendensius dan rasialis. Wawancara tersebut berjudul “Cina Kristen Pimpin Ibu Kota, Aib Besar Bagi Bangsa,” di sini wacana pertarungan pribumi vs non pribumi kembali diperkenalkan. Tidak hanya itu wacana tersbut juga ditambah dengan pertarungan antara muslim vs non muslim. Sentimen rasial yang dikemukakan seolah mendapatkan pembenaran melalui label agama dan ayat-ayat dalam kitab suci.

Kebencian rasialis yang akhir-akhir ini coba dikobarkan sebenarnya bermula dari politik pemisahan identitas. Bahwa orang Tionghoa di Indonesia selamanya adalah pendatang, mereka kerap menjadi kambing hitam dari banyak kekerasan dan masalah sosial. Media dalam hal ini semakin memupuk prasangka itu tanpa ada upaya rekonsiliasi. Semestinya harus ada upaya pendidikan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari warga negara Indonesia, terlepas dari ras yang ia sandang.