Kamis, 03 Juni 2010

Tentang Badan Hukum Pendidikan


Saat itu Jember sedang mendung, saya lupa waktu dan harinya. Hujan semalam tidak menyurutkan beberapa mahasiswa untuk melakukan aksi. Aksi yang bertujuan penolakan terhadap undang-undang badan hukum pendidikan (UU BHP) ini, sudah sejak beberapa hari sebelumnya diwacanakan. Aksi yang berlangsung mulai dari fakultas ekonomi unej, lalu lanjut ke sastra, fisip dan seluruh fakultas ini berlangsung tertib tanpa tindakan anarkhis.


Aksi yang dilakukan oleh front mahasiswa Unej (FMU) ini dilakukan atas keprihatinan mahasiswa Unej terhadap pengesahan UU BHP. Mereka menilai bahwa UU BHP akan semakin memberatkan mahasiswa dalam pembiayaan. Karena menurut pasal 41 ayat 4 dari UU BHP, mahasiswa harus ikut menanggung sepertiga beban biaya operasional pada BHP. Hal tersebut bertentangan dengan undang undang dasar 45 pasal 28c dan pasal 32 ayat1, 2, dan 3 . karena disitu jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan setiap warga negaranya.


Saya dan beberapa teman kemudian berpikir untuk membuat aksi bersama. Untuk menetang hal ini. Namun tidak sedikit pula yang apatis dan bilang ngapain ikut demo? Kita ini jurnalis!!!!”. Awalnya saya setuju-setuju saja, toh itu hak dia untuk berpendapat. Namun kemudian saya mereflesikan kata-kata itu, memangnya kenapa kalo kita jurnalis? Tidak boleh ikut demo? Apa memang ada larangan sepeti itu? Okelah sebagai jurnalis kita bergerak pada tataran isu dan pembuatan opini publik.


Tapi apakah itu saja peran kita sebagai persma? Lalu bagaimana jika kita menulis tentang UU BHP, reportase soal BHP, dan advokasi soal BHP lewat poster namun tidak ada hasil? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebelumnya saya minta maaf jika nantinya tulisan ini sedikit menyindir atau membuat sakit hati. Tapi jujur ini suara hati saya seorang mahasiswa yang cuma bisa menulis, berwacana, berteori tanpa bisa melakukan aksi nyata. Dalam perspektif saya ini adalah suatu hal yang sungguh memalukan.


Kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian saya harus ikut menjadi apatis seperti sebagian teman-teman yang lain? Seperti saat saya menunggu aksi berlangsung ada beberapa mahasiswa yang berceletuk “nyaopo demo, iso opo rah wong-wong iku?” sambil mendengarkan musik di ponsel tipe terbaru mereka. Apakah seapatis itukah mereka terhadap demonstrasi?


Saya sangat kecewa sekali, kemarahan dalam hati kemudian saya ungkapkan kepada teman-teman saya yang tadi “ngakunya” peduli terhadap BHP namun tidak ikut melakukan aksi. Beragam tanggapan saya dapatkan, ada yang marah, ada yang cuek, ada yang mengejek bahkan ada yang menghina. Ah apakah sampai sini saja kepedulian mereka atau kepedulian itu hanya sekedar pura-pura. Saya tidak tahu, yang jelas saya menolak BHP dan ini cara saya untuk mengekspresikannya.


Hari sudah beranjak siang dan massa yang terkumpul tidak lebih dari 100 orang. The show must go on, mereka kemudian melakukan aksinya didepan gedung rektorat Unej. Orasi-orasi yang disertai umpatan kasar menodai niat tulus dari aksi ini. Beberapa wartawan senior yang meliput menertawakan sikap mahasiswa ini sebagai dagelan. “persis kaya di sinetron” katanya. Sekali lagi kekecewaan menyergap hati saya.


FMU kemudian menuntut agar rektor Unej keluar dan menemui mahasiswa untuk melakukan dialog. Hal yang kemudian tidak dapat dilakukan karena rektor kabarnya tidak berada ditempat. Sebagai perwakilan, pembantu rektor 3 (PR3) kemudian keluar menemui mahasiswa. Suasana makin memanas karena beberapa mahasiswa menolak melakukan dialog, mereka menuntut agar PR 3 untuk menandatangani petisi penolakan terhadap UU BHP.


PR 3 Unej Drs. Andang Subharijanto, Mhum kemudian berusaha menenangkan massa. Namun hal tersebut semakin memanaskan situasi, bahkan beberapa demonstran memaki dan mengumpat dengan kata-kata yang kasar. Suatu hal yang bisa dihindarkan jika mahasiswa yang ada bisa cukup “cerdas” dalam berpikir. Hal inilah yang menjadikan cacat luarbiasa aksi ini. Karena tujuan aksi yang sebenarnya mulia dirusak oleh mahasiswa uncivilized dalam berbicara. saat situasi sudah tidak dapat dikendalikan, koordinator lapangan FMU Catur Susilo kemudian menegur mahasiswa agar menjaga perilakunya.


Catur Susilo, kemudian menyodorkan sebuah surat yang berisi petisi penolakan UU BHP. Hal tersebut dengan tegas ditolak oleh PR 3, karena beliau menilai yang berhak dan mampu melakukan penolakan dan pencabutan UU BHP adalah pihak DPR. Selanjutnya ia menyarankan untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.


Massa yang kecewa karena tuntutanya ditolak kemudian melakukan aksi pembakaran jaket almamater. Mereka menilai Unej sebagai almamater mereka tidak mampu menjadi sebuah lembaga yang membela kepentingan civitas akademikanya. Pembakaran almamater disimbolkan sebagai kekecewaan dan kemuakan atas ketidakpedulian Unej dalam membela kepentingan mahasiswanya.


Selepas aksi kemudian saya diantarkan seorang sahabat dari LPM lain kembali ke Tegalboto. Home sweet home, sesegera mungkin saya menulis. Sebagai ekspresi kemuakan saya terhadap pemerintah, kepada mahasiswa apatis, mahasiswa yang sok peduli tadi, dan mahasiswa yang bahkan tidak tahu apa itu BHP.


Di Tegalboto saya kemudian mendengarkan diskusi tentang doa dan usaha. Katanya doa tanpa usaha sulit akan tercapai, seraya menunggu mukzizat yang akan turun. Apalah manusia yang seperti tadi? Doa tanpa usaha? Mukzizat? Bah hanya orang impoten saja yang melakukan itu. Keinginan harus diupayakan untuk dicapai, diperjuangkan, dibela kalau perlu sampai titik darah penghabisan.


Pemberlakuan UU BHP yang sudah jelas akan menyulitkan mahasiswa mutlak harus kita tolak. Apa yang musti kita lakukan kemudian? Menolak saja? That’s all? Atau tiduran? Menulis sudah sering dilakukan, poster sudah banyak ditempel dan diskusi sudah bosan dilakukan. Lalu apa lagi? Pertanyaan yang kemudian saya kembalikan keteman-teman saya di Tegalboto. Namun hasilnya?


Saya sendiri kadang merasa sangat asing di Tegalboto. Apakah UKM ini hanya pintar diwacana? Sekumpulan Macan diskusi? Mahluk ekslusif yang tau paradigma si anu, pemikiran si ini, teori si itu. Percuma ilmu tinggi karena akan menjadikan kita menara gading jika tidak bisa mengaplikasikanya untuk orang banyak.


Namun pada akhirnya Rabu tanggal 31 April 2010 Mahkamah Konstitusi yang dimpimpin oleh Mahfud M.D memutuskan untuk mencabut dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan batal demi hukum. Lalu apakah ini akhir dari perjuangan kita? Saya kira tidak Sistem Pendidikan Nasional masih ada dan akan terus menjadi apologi dan benteng bagi perguruan tinggi untuk komersil, atas nama kualitas.


Disini arti penting kita sebagai mahasiswa khususnya pers mahasiswa untuk terus mengkontrol dan mengamati kebijakan tidak populis ini. Karena bukan tanpa alasan jika nantinya pemberlakuan ini akan menjadikan pendidikan sebagai komoditas dagang. Hal ini tentu akan bertentangan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.


Euforia pencabutan BHP masih menempel kiranya, isu-isu yang tergarap kini hanya berksiar pada apa yang kita lihat di media nasional. Entah itu tentang Susno, Century, Sri Mulyani atau bahkan Ponari. Hal ini terindikasi bahwa sense of belonging terhadap pendidikan kita masih kurang.


Tulisan ini adalah sebuah kekecewan saya terhadap teman-teman sekalian. Maaf sebelumnya. Tapi di tegalboto tercinta, saya dididik untuk jujur dan terus terang. Maka inilah saya, tentu anda sekalian akan merasa terpanggil untuk menjawab ocehan ini. Koreksi saya, hina saya, maki saya, dan kritik saya. Hal itu (mungkin) akan menjadikan saya lebih baik. Au revoir

Tidak ada komentar:

Posting Komentar