Media Baru, Etika Baru?

Abstrak: Internet telah mengubah pratek jurnalisme secara mendasar yang tak pelak mengakibatkan dilema etika. Di satu sisi, inovasi-inovasi jurnalisme online telah melahirkan dinamika yang membuat jurnalisme tidak berjalan di tempat dan mampu melewati krisis yang serius. Namun, di sisi lain pratek-pratek baru tersebut terbentur dengan pakem-pakem lama.

Etika jurnalisme online memang menghadapi banyak dilema, terutama jika mengacu pada konsep etika media lama, khususnya media cetak. Stephen JA Ward, direktur Center for Journalism Ethics di School of Journalism and Mass Communication Universitas Wisconsin-Madison menilai revolusi media yang kini tengah terjadi telah menciptakan “ketegangan etika” pada dua tataran. Pertama, ketegangan atara media tradisional dan media online. Media tradisional, dikenal berpegang teguh pada prinsip-prinsip akurasi, verifikasi pra publikasi, keseimbangan, imparsialitas dan gate-keeping informasi. 

Sebaliknya, media online lebih mengutamakan hal-hal berupa kecepatan, transparansi, parsialitas, jurnalis non profesional dan koreksi paska publikasi.  Sedangkan ketegangan kedua adalah antara jurnalisme lokal dan global. Pada dasarnya, skala penerbitan media lama adalah terbatas pada cakupan nasional atau lokal, sedangkan media online merupakan terbitan berskala global. Kendatipun prinsip-prinsip etika jurnalisme sendiri pada asarnya bersifat global, namun penerapannya di media tradisional sangat menyesuaikan dengan budaya lokal. Namun, publikasi media online yang berskala global membuat kesulitan memilih budaya lokal untuk jadi acuan. Ketegangan-ketegangan itu mendorong keyakinan bahwa konsep etika jurnalisme media tradisional tak lagi cocok diterapkan untuk media online.

Kecepatan vs Akurasi

Jurnalisme online yang kerap menjadi sorotan karena dianggap mengorbankan akurasi, fairness, kelengkapan dan imparsiaitas demi mengejar kecepatan. Di satu sisi, media online memungkinkan diseminasi informasi jauh lebih cepat dibanding media tradisional. Kecepatan bahkan merupakan daya saing media online dibanding media lainnya. Kecepatan tersebut juga diniai mengesampingkan prinsip-prinsip lain yang sifatnya fundamental, yaitu kelengkapan, fairness, dan verifikasi.

Sebenarnya, kalau kita menengok sejarah media, ketegangan antara kecepatan dan akurasi bukanlah masalah baru. Jurnalisme radio dan televisi juga sempat mendapat sorotan karena lebih mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi, jika dibandingkan dengan media cetak, terutama majalah. Seperti kemasan berita online, berita radio dan televisi didominasi berita pendek dan hanya berisi satu narasumber untuk satu judul berita. Tak banyak berita regular yang mendalam dan berisi berbagai narasumber. Dengan mengandalan breaking news, verifikasi berita radio dan televisi juga tidak sekuat media cetak, karena tuntutan kecepatan untuk tayang. Begitu halnya dengan media online, karena mengejar kecepatan biasanya tak ada proses verifikasi yang mendalam. Namun, bukan berarti media televisi dan radio tak melakukan verifikasi sama sekali, begitu pula media online. Ditengah-tengah tenggat yang amat pendek, wartawan televisi dan radio tetap melakukan verifikasi terhadap informasi-informasi dasar.

Namun, disamping banyak mendapat sorotan sebagai sumber “bencana etika”, kecepatan media online sendiri juga dipandang sebagai sebuah “berkah”.  Walau secara umum akurasi, kedalaman, kelengkapan, dan fairness dipandang sebagai prinsip yang tak bisa ditawar, namun dalam konteks berita darurat kecepatan merupakan hal yang paling penting. Sebagai contoh adalah informasi mengenai peringatan bencana yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Penundaan penyebaran informasi bencana bisa mengakibatkan terjadinya korban jiwa bagi banyak orang.  Tentu saja, berita yang disebarkan secara segera bisa beresiko tidak akurat, bahkan salah. Namun, “dosa” tersebut mungkin tak sebanding dengan akibat buruknya jika terjadi korban nyawa akibat berita tersebut terlambat disampaikan kepada publik.

Saking pentingnya kecepatan, bahkan board Pulitzer Prize tahun lalu mengubah kategori penghargaan untuk breaking news menjadi realtime news. Jika breaking news disampaikan segera setelah suatu peristiwa terjadi, maka realtime news disebarkan pada saaat suatu kejadian berlangsung dengan konsep update terus-menerus. Tentu saja, berita semacam itu disampaikan secara sepotong-potong, tidak lengkap, bagai puzzle yang dironce. Penhargaan Pulitzer untuk kategori ini pertama kali diberikan pada tahun 2010 kepada The Seatle Times yang membuat liputan berita penembakan terhadap empat anggota polisi di sebuah bar. Koran tersebut membuat liputan dengan memanfaatkan media sosial seperti Google Wave, Twitter, maupun Facebook. Dewan juri Pulitzer menilai koran tersebut berhasil memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menyebarkan berita secara seketika. Tahun ini, penghargaan Pulitzer untuk kategori berita realtime diberikan kepada koran kecil, The Tuscaloosa News, untuk liputan yang mengawinkan pencarian berita lapangan dan Twitter mengenai turnado pada 27 April tahun lalu. Pola pemberitaan tersebut adalah dengan membuat liputan permulaan melalui Twitter lalu membuat berita yang lengkap dan mendalam kemudian. Dewan juri Pulitzer menilai koran ini berhasil memanfaatkan segala sarana yang ada untuk menggali dan menyebarkan berita.

Konsep berita online yang mengutamakan kecepatan telah menggeser konsep-konsep tradisional jurnalisme. Salah satu pergeseran yang cukup mendasar adalah makin tipisnya batas antara media profesional dan media sosial. Jurnalisme bukan hanya memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tambahan, tapi juga sebagai sarana menggali informasi. The Seatle Times, misalnya, menggunakan konsep crowd sourcing, yaitu menggali informasi dari kerumunan media sosial untuk melengkapi laporannya tentang penembakan polisi di bar tersebut. Praktek seperti ini dinilai sebagai salah satu bentuk inovasi dalam jurnalisme, karena jurnalis tidak hanya terpaku pada teknik pengumpulan informasi lawas, namun mampu melakukan inovasi pencarian berita ssuai perkembangan tehnologi.

Perkawinan dengan Media Sosial

Sifat media online yang interaktif juga telah mendorong praktek perkawinan berita dengan forum diskusi, baik lewat ruang komentar yang menempel berita maupun dengan membuat forum khusus untuk diskusi pembaca. Dengan demikian, konten yang dibuat oleh redaksi berada pada satu ruang dengan user-generated contents. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana tanggungjawab redaksi terhadap komentar yang diberikan pembaca. Apakah redaksi memiliki kekuasaan editorial untuk mengedit atau bahkan menghapus komentar, atau fungsinya sebatas moderator yang tentu harus menjaga netralitasnya dalam forum diskusi? Kewenangan redaksi untuk mengedit dan menghapus komentar menjadi obyek kontroversi yang cukup tajam. Bagi yang tak setuju editing terhadap komentar berpendapat dalam diskusi tidak dikenal adanya editor untuk menjamin kebebasan berpendapat para peserta diskusi. Namun, bagi yang mendukung kekuasaan editorial terhadap komentar pembaca berpandangan bahwa dalam kenyataannya banyak juga komentar yang tidak etis, bahkan melanggar hukum. 

Pertanyaannya kemudian, apakah redaksi dapat dibebani tanggungjawab atas komentar pembaca tersebut? Masalahnya, hukum untuk hal ini berbeda-beda di tiap negara. Di Thailand, misalnya, pemimpin redaksi Pracathai bisa dihukum karena komentar pembaca yang dinilai menghina raja sebab pemberi komentar anonim tidak bisa ditemukan keberadaannya. Namun di negara liberal seperti Amerika Serikat, editor tak dibebani tanggungjawab hukum atas komentar yang dibuat pembaca. Di Indonesia sendiri menganut sistem pertanggungjawaban penerbit, jika pemberi komentar tidak diketahui identitasnya. Dalam kasus Koh Seng Seng misalnya, redaksi terbebas dari tanggungjawab hukum atas surat pembaca karena identitas penulisnya diketahui. Sampai kini, konsep pengalihan tanggungjawab ke redaksi masih dianut baik dalam ranah hukum maupun dalam ranah etika.

Sistem pengalihan tanggungjawab hukum dari pembaca ke redaksi yang berakar dari hukum publikasi era media cetak ini bertubrukan dengan konsep anonimitas internet. Para pendiri internet seperti Vint Cerf berpendapat bahwa anonimitas merupakan salah satu fitur penting internet. Internet didesain untuk memudahkan orang menyembunyikan identitasnya. Komunikasi dengan identitas tersembunyi diyakini sebagai sarana untuk menjamin kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara yang represif. Komunikasi anonim juga dipandang sebagai sarana bagi para wistle blower sehingga publik bisa mendapat informasi yang selama ini tak ada orang yang berani mengungkapkannya. 

Di AS, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus McIntyre  vs Ohio Elections Commission mengatakan bahwa komunikasi anonim dilindungi oleh Amandemen Pertama. “Protections for anonymous speech are vital to democratic discourse. Allowing dissenters to shield their identities frees them to express critical minority view,” begitu pendapat mahkamah. Anonimitas memang telah memberikan kontribusi besar bagi demokrasi di AS. Para penulis Federalist Papers seperti Madison tidak mungkin ada kalau tidak ada konsep anonim dan pseudonim. Bahkan, jauh sebelumnya, John Stuart Mill dalam On Liberty menuliskan bahwa “anomity shields from tyranny of majority”. Apa yang dikatakan Mill  banyak benarnya, karena tak sedikit orang yang menjadi korban cyber bullying hanya karena memiliki pendapat yang bertentangan dengan mayoritas. Di negara yang masih mengkriminalkan pencemaran nama dan penistaan agama seperti di Indonesia, perlindungan sumber anonim dan komentator anonim di internet sangat berguna untuk menjamin bahwa mereka tidak dipenjara setelah menyampaikan pendapatnya.

Namun, komunikasi anomim juga memiliki dilema etis tersendiri. Anonimitas sering disalahgunakan untuk tujuan-tujuan negatif, misalnya untuk menyebarkan fitnah, menghancurkan reputasi orang atau perusahaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasukan anomim sering digunakan sebagai sarana info war, bahkan menjadi alat propaganda  dan kontra propaganda. Tentu akan menjadi persoalan etis jika pers memberi fasilitas bagi para propagandis anonim yang menyebarkan informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, pengelola media online dituntut tidak hanya berperan sebagai moderator terhadap komentar-komentar beritanya, namun juga berperan sebagai editor.  Memang, disatu sisi adanya komentar-komentar kontroversial terhadap suatu berita bisa mendongkrak hit,  namun di sisi lain bisa berakibat munculnya konflik sosial. Prof Garry Marx dari Massachuset Institute of Technology mengkhawatirkan anonimitas enjadi “tiket bagi ambiguitas moral”.  

Matinya “Penjaga Gerbang”

Lebih lanjut, peran editor di media online juga mengalami pergeseran yang sangat fundamental. Dalam jurnalisme media lama editor berfungsi sebagai “gate keeper” informasi, kini fungsinya berkurang menjadi  “gate watcher” informasi. Sebagai “gate keeper”, redaksi bukan hanya mengedit berita-berita yang akan tayang namun juga menseleksi dan menentukan informasi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Sedangkan sebagai “gate watcher” redaksi tidak menseleksi dan menentukan berita yang akan tayang atau tidak, sebab pada dasarnya semua berita bisa tayang selama bersifat faktual. Dengan demikian, redaksi tidak lagi membendung arus informasi, sebab pada dasarnya internet telah menciptakan apa yang disebut “information highway”.  Internet memang mendobrak batasan-batasan arus informasi. Media tradisional seperti cetak dan penyiaran memiliki keterbatasan ruang untuk memuat semua informasi, sehingga redaksi memilah informasi yang dianggap paling relevan bagi pembaca. Namun keterbatasan ruang tidak ada lagi pada media internet. Selain itu, munculnya media sosial yang membuat gate keeping informasi menjadi tidak mungkin karena setiap orang bisa menyebarkan informasi di internet. Pers bukan lagi merupakan lembaga yang memonopoli informasi di era internet.

Di satu sisi, “matinya penjaga gerbang informasi” merupakan suatu kemajuan dari segi demokrasi, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mendapat informasi. Tidak lagi ada lembaga yang bisa membendung informasi yang mengalir ke publik.  Selama ini peran redaksi sebagai “penjaga gerbang informasi” mendapat banyak kritik karena sering tergelincir pada swasensor. Bukan hanya itu, penentuan mana berita yang tayang dan tidak tayang tak selalu bersifat netral, sering ada unsur subyektif dan kepentingan dibaliknya.  Peran redaksi sebagai “penjaga gerbang informasi” juga dinilai bersifat paternalistik: seolah redaksi tahu dan berhak menentukan mana berita yang layak dan tidak layak dibaca publik, kata Straubhaar. Kini, publiklah yang menentukan mana berita yang mereka butuhkan dan tidak. Pembaca, melalui rekam hit terhadap berita yang mereka kunjungi, justru yang menentukan kelayakan suatu berita untuk tayang. Redaksipun dipaksa untuk memenuhi aspirasi pembaca: menyajikan berita-berita yang diingini publik, yang paling banyak diklik. Singkatnya, redaksi bukan lagi tuan bagi medianya sendiri, tapi menjadi pelayan pembaca, kata para pendukung konsep “we media”.

Pergeseran konsep redaksi juga menggeser pratek verifikasi dari “verifikasi pra publikasi” menjadi “verifikasi paska publikasi”.  Kalangan pendukung konsep “we media” yakin verifikasi informasi merupakan proses yang terus berjalan seiring perkembangan suatu berita. Bahkan, pada titik ekstrim, pengusung konsep New Journalism mengembangkan pratek jurnalisme partisipatif dimana publik terlibat dalam melakukan verifikasi suatu berita. Sifat internet yang interaktif telah memungkinkan partisipasi pembaca tumbuh. Peran pembaca bukan lagi sebagai konsumen berita yang pasif, tapi terlibat dalam proses pengumpulan, pemilahan dan penyajian informasi. Pembaca bukan hanya memberikan komentar terhadap berita yang ditayangkan tapi juga terlibat aktif mengoreksi berita-berita tersebut apabila terjadi kesalahan. Singkat kata, redaksi bukan lagi dipandang sebagai sang messenger “pembawa kebenaran”, tapi kebenaran adalah hasil pencarian bersama. Kebenaran bukan datang dari satu arah, namun kebenaran adalah sintesa dari informasi yang disajikan berbagai berbagai arah.

Tentu, matinya “penjaga gerbang informasi” menimbulkan persoalan etika tersendiri, disamping berhasil mendemokratiskan jurnalisme.  Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana efektivitas verifikasi publik dalam jurnalisme partisipatif.  Padahal,  disiplin verifikasi adalah intisari dari jurnalisme, kata Society for Professional Journalist (SPJ) sebagaimana ditulis  dalam Sembilan Elemen Jurnalisme oleh Bill Kovach dan Tim Rosenstiel.  Dalam Neumann Report 2006, Kovach secara khusus menyatakan kekawatiran mengenai verifikasi publik tersebut. Kovach setuju pentingnya mendemokratiskan jurnalisme, namun masalahnya tak ada tool yang efektif bagi publik untuk bisa terlibat dalam proses verifikasi secara profesional. Bagaimanapun pembaca bukan orang-orang yang terlatih untuk melakukan kerja-kerja verifikasi seperti jurnalis profesional, katanya. Selain itu, media adalah ruang tempat kontestasi berbagai kepentingan dimana banyak kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi isi media dan mereka itu yang paling aktif berpartisipasi. Hal in bisa membuat media pers “dibajak” oleh kelompok-kelompok kepentingan dan akhirnya kredibilitas suatu berita akan hancur. Maka, sebuah verifikasi independen merupakan hal mutlak untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan media bersifat kredibel. Dan verifikasi itu hanya bisa dilakukan orang yang terlatih dan paham etika jurnalisme, yaitu wartawan profesional.

Padamnya “Pagar Api”

Internet juga telah mendorong lahirnya apa yang disebut entrepreneurial journalism.  Entrepreneurial journalism adalah konsep dimana jurnalis mendirikan media sendiri, menggali dana sendiri, tidak lagi menjadi pekerja pada korporasi media. Mendirikan media online memang jauh lebih murah dibanding mendirikan media cetak atau penyiaran, sehingga mendorong para jurnalis untuk berani memulai usaha. Para inisiator entrepreneurial journalism meyakini bahwa model bisnis media lama tak lagi sesuai untuk di era digital.  Banyak perusahaan koran besar di AS yang gulung tikar beberapa tahun belakangan ini karena gagal menyesuaikan dengan era internet. Beberapa koran dan majalah besar lain dipaksa migrasi menjadi media online agar bertahan hidup dalam situasi baru. Dokumenter bertajuk Jurnalism in Crisis oleh Neal Cortell yang diproduksi pada 2010 secara jelas mengupas bagaimana model usaha media pers tak lagi sesuai dengan era digital. Hal ini mendorong wartawan mencari model-model usaha baru yang sesuai dengan lingkungan digital. Keberhasilan Ariana Huffington yang memulai Huffington Post diyakini sebagai contoh bagaimana kolaborasi para jurnalis dan bloger adalah model bisnis yang sesuai untuk media siber.

Tumbuhnya entrepreneurial journalism di AS juga dipandang sebagai bentuk demokratisasi media. Di tengah kritik terhadap media AS yang terlalu didominasi modal, entrepreneurial journalism dipandang sebagai sebuah model yang lebih tepat. Banyak kritik terhadap pers AS yang bias karena dominasi modal yang kuat. Dominasi kepentingan bisnis dalam industri media dinilai sebagai salah satu hambatan kebebasan pers terkini. Kendatipun wartawan tak mendapat tekanan dari pemerintah, namun intervensi pemilik terhadap ruang redaksi semakin terasa. Tehnologi internet diyakini sebagai peluang baru bagi jurnalis untuk membangun media tersendiri yang bebas dari intervensi pemilik modal.

Tapi entrepreneurial journalism  tak bebas dari persoalan etika. Model jurnalisme seperti ini telah menghilangkan “pagar api” –pemisahan organisasi bisnis dan ruang redaksi. Padahal, selama ini “pagar api “ dianggap sebagai benteng independensi redaksi dari kepentingan bisnis. Dengan pemisahan ranah redaksi dan ranah bisnis yang tegas maka ruang redaksi dilindungi dari campur tangan kepentingan bisnis.  Karena wartawan merangkap sebagai pemilik bisnis media, maka muncul benturan antara idealisme sebagai seorang pewarta dan pragmatisme seorang pengusaha.  Sebagai pewarta, jurnalis dituntut bersikap independen dari kepentingan bisnis media. Namun, sebagai seorang pengusaha ia harus bersifat luwes dan bisa berkompromi dengan rekanan bisnis, terutama pengiklan. Dalam situasi seperti ini, si pewarta yang merangkap pengusaha akan menghadapi dilemma etika yang pelik.

Kesimpulan

Internet telah menciptakan genre baru jurnalisme, yang memiliki perbedaan signifikan dengan genre-genre pendahulunya, seperti jurnalisme media cetak dan penyiaran. Secara umum, kharakter jurnalisme media siber pertumpu pada berita yang sifatnya seketika, interaktif dan berwatak sosial. Peran redaksi dalam jurnalisme online juga mengalami pergeseran yang fundamental, dari “penjaga gerbang informasi” yang bersifat paternalistik menjadi gate watcher informasi yang lebih setara dengan pembaca. Krisis jurnalisme di negara-negara barat juga telah mendorong model bisnis baru, entrepreneurial journalism. Hal ini telah menimbulkan kegoncangan etika yang menjadi subyek perdebatan yang cukup pelik. Pertanyaannya, apakah prinsip-prinsip etika jurnalisme yang selama ini dipegang tidak lagi relevan untuk lingkungan media baru?

Dalam tataran nilai, sebenarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika jurnalisme tetap relevan bagi jurnalisme baru. Nilai-nilai akan kebenaran, independensi dan fairness  merupakan nilai yang tetap relevan bagi jurnalisme, apappun mediumnya. Pada intinya, etika jurnalisme memiliki fungsi sama: untuk menjamin kualitas berita yang disampaikan media pers agar publik mendapat informasi yang berkualitas, sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Nilai tersebut tentu tidak pernah berubah, berlaku untuk segala genre jurnalisme. Namun, di tataran aplikasi, dinamika jurnalisme telah membuat penerapan etika jurnalisme bergeser secara signifikan.

Internet telah memberi peluang para jurnalis media siber terus berinovasi namun terbentur dengan nilai-nilai etika yang selama ini dianut. Sudah menjadi takdir bahwa invonasi bersifat progresif sementara hukum dan etika berwatak konservatif. Ibarat mobil, inovasi adalah gas yang mendorong mobil bergerak maju, sementara etika adalah rem yang menjaga agar mobil tersebut terkendali. Membiarkan inovasi berjalan bebas tanpa rem memang beresiko kecelakaan, tapi terlalu ketat menginjak rem membuat mobil tidak berjalan. Banyak upaya untuk mengkaji penerapan etika di era digital seperti yang dilakukan Poynter Institute, namun masih banyak persoalan yang tersisa. Ini adalah pekerjaan rumah bersama kita.

Artikel ini ditulis oleh  Margiyono direktur Indonesia Online Advocacy (IDOLA) dan koresponden Reporters Sans Frontières (RSF). Ia mendapatkan gelar LLM di bidang Cyber Law dari University of Leeds, Inggris.

Tulisan ini diunggah dengan izin dari beliau.